Penyelarasan Implementasi UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Rinella Tambunan dan Micania Camillang

Sejak diterbitkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang hampir satu dekade lalu, semakin disadari pentingnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan peruntukan ruang untuk pembangunan sehingga dokumen ini sangat didorong segera penyelesaiannya. Namun demikian, hingga akhir tahun 2015, masih terdapat tujuh provinsi yang belum menetapkan peraturan daerah (perda) RTRW walaupun UU 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyusunan atau penyesuaian RTRW paling lambat dalam waktu dua tahun untuk provinsi, atau harus diselesaikan di tahun 2009 untuk lebih akuratnya. Tujuh provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan.

Sejumlah hal menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian Perda RTRW provinsi, kabupaten/kota, mulai dari persoalan substansi, regulasi, batas wilayah, perbedaan peta dasar, hingga ke persoalan politis di legislatif. Namun demikian, salah satu penyebab yang paling mengemuka adalah pengajuan perubahan kawasan hutan dalam lingkup provinsi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2014, luas hutan Indonesia adalah 120,99 juta ha atau sekitar 62,9% dari luas daratan Indonesia. Bertepatan dengan momentum penyusunan atau penyesuaian RTRW sesuai amanat UU 26/2007, 22 provinsi dengan total luasan kawasan hutan mencapai lebih dari 100 juta ha (BPS, 2013) mengajukan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayahnya untuk mengakomodir utamanya kebutuhan pembangunan dan keberadaan masyarakat. Namun, sebagian besar, atau 16 provinsi, mengajukan perubahan kawasan hutan dari provinsi baru disampaikan setelah tahun 2009. Hanya enam provinsi yang mengajukan perubahan kawasan hutan sebelum 2009, yaitu Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah pada 2007, dan Bengkulu, Kalimantan Barat, Gorontalo pada 2008. Dengan demikian, tenggat waktu penyesuaian RTRW di tahun 2009 sebagaimana diamanatkan UU 26/2007 pada dasarnya sangat sulit untuk dipenuhi dari sisi substansi yang terkait kehutanan, walaupun pada kenyataannya sebagian besar provinsi lain yang tidak mengajukan perubahan kawasan hutan pun baru dapat menetapkan Perda RTRW setelah tahun 2009. Hanya Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan saja yang dapat memenuhi amanat penyelesaian RTRW pada tahun 2009.

Kembali pada kawasan hutan, prosedur perubahan kawasan hutan  didasarkan pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemeritah maupun peraturan menteri, dalam hal ini Permenhut P. 36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Prosedur ini ditempuh untuk mendapatkan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perubahan kawasan hutan sebagai salah satu syarat penetapan perda RTRW sesuai ketentuan UU 26/2007 pasal 18 ayat (1) dan (2). Dalam Permen tersebut terdapat delapan tahapan yang harus ditempuh untuk memperoleh persetujuan atas substansi kehutanan. Setiap tahapannya telah diatur jangka waktunya, meskipun ada beberapa tahapan yang jangka waktunya tidak dapat ditentukan karena terkait proses politik di DPR dan DPRD.  Secara keseluruhan proses persetujuan substansi kehutanan dapat ditempuh setidaknya dalam waktu 246 hari kerja, atau sekitar satu tahun kalender. Dari delapan tahapan tersebut, ada tiga tahapan yang cukup memakan waktu. Tahapan kelima ‘Penelitian oleh Tim Terpadu (Timdu) untuk Perubahan Kawasan Hutan’ dibatasi maksimum 180 hari kerja. Tahapan keenam ‘Laporan Timdu ke Menteri’ dialokasikan maksimum  54 hari kerja dan persetujuan DPR yang tidak dapat ditentukan waktunya. Tahapan ketujuh adalah ‘Penunjukan Kawasan Hutan’ yang tidak ditentukan waktunya. Kenyataannya, berdasarkan hasil penelusuran terhadap data pengajuan awal perubahan kawasan hutan ke KLHK dan penerbitan SK Menteri LHK, proses persetujuan substansi Menteri LHK rata-rata memakan waktu lebih dari 3 tahun (detail dapat menghubungi penulis). Jangka waktu penyelesaian minimal seperti yang telah diatur dalam Permenhut secara faktual sulit dipenuhi karena kompleksitas permasalahan serta terdapat beberapa tahapan di luar kewenangan KLHK yang tidak dapat diprediksi jangka waktu penyelesaiannya. Provinsi yang relatif cepat memperoleh persetujuan substansi kehutanan antara lain Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Kalimantan Selatan. Akan tetapi penerbitan SK Menteri LHK pada kenyataannya tidak menjamin terakselerasinya proses penetapan Perda RTRW karena seringkali timbul permasalahan lain yang cukup substansial yang mengakibatkan penetapan Perda RTRW terkendala bahkan hingga saat ini

Mempertimbangkan diskusi di atas, titik kritis dalam proses persetujuan substansi kehutanan dalam penetapan Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota berada pada tahap pelaksanaan penelitan terpadu, tahap rekomendasi Timdu dan persetujuan DPR RI, dan pada tahap penunjukan kawasan hutan.  Berkenaan dengan titik kritis tersebut, tulisan ini merekomendasi perbaikan prasyarat pengajuan perubahan kawasan hutan dan teknis pelaksanaan penelitian terpadu.  Ke depannya persyaratan berupa kecukupan anggaran, kesiapan dokumen pendukung dan data spasial (peta) diharapkan dapat diselesaikan di awal, bahkan apabila memungkinkan telah siap atau terpenuhi sebelum pengajuan perubahan kawasan hutan. Khusus untuk peta, yang diperlukan adalah satu basis data skala besar yang dapat menjadi acuan bagi seluruh sektor, termasuk kehutanan.

Tulisan ini juga merekomendasikan untuk peran  Revisi UU 41/1999 dan peraturan turunannya, terutama muatan terkait penelitian dan tim terpadu. Alternatif perbaikan yang dapat dipertimbangkan antara lain penguatan Timdu sebagai otoritas ilmiah (scientific authority).

Rekomendasi terakhir adalah perbaikan mekanisme pengajuan perubahan kawasan hutan.  Berkenaan dengan rekomendasi ini,  UU 41/1999 Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Sementara prosedur yang dilakukan selama ini adalah justru kebalikannya, RTRW ditetapkan dengan memperhatikan penunjukan kawasan hutan. Diharapkan ke depannya prosedur ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan UU.

Kembali ke atas
Beranda
Tentang kita
Kirim artikel

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s