Menggusur atau tidak?

Penggusuran adalah isu yang kompleks karena menyangkut banyak aspek termasuk hukum, sosial, ekonomi dan politik dari penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Membahas satu persatu isu-isu tersebut akan panjang dan belum tentu juga tuntas, karena cara pandang yang berbeda-beda. Dikaitkan dengan kampanye pilgub Jakarta yang sedang berlangsung, sejauh yang penulis ikuti, calon petahana berargumen bahwa warga harus direlokasi ke rumah susun karena mereka tinggal di bantaran sungai yang, jika ditinjau dari aspek penataan ruang, merupakan kawasan lindung. Sementara calon lainnya mengedepankan konsep on-site upgrading permukiman di bantaran sungai.

Dari berbagai ulasan yang penulis baca baik di sosial media maupun media online, setidaknya ada tiga argumen diangkat ke depan. Pertama adalah isu penguasaan, bukan kepemilikan (domain verklaring), tanah oleh negara. Kedua adalah isu politik pertanahan yang tidak setara karena didominasi oleh kekuatan kapital. Ketiga adalah isu sosial kapital warga yang telah terbangun di lokasi yang digusur.

Perlu diketahui bahwa sebelum UUPA terbit tahun 1960, Negara kita masih mengadopsi konsep domein verklaring (lihat PP 6/1953). Konsep domein verklaring adalah konsep yang menyatakan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan milik pribadi adalah milik negara. Sejak lahirnya UUPA (UU 5/60) konsep dimiliki ini diganti dengan konsep dikuasai oleh negara yang sejalan dengan UUD pasal 33. Mudahnya, menguasai itu konsep kepunyaan (possession) untuk mengatur penggunaan/pemanfaatan, sementara memiliki itu konsep hak (rights). Sebagai ilustrasi, seseorang dapat dikatakan mengusai sebidang tanah dengan cara menyewa tanah tersebut, namun tanah itu tetap dimiliki oleh orang lain.

Kembali ke persoalan penggusuran, kebijakan relokasi jelas sebuah aksi yang tidak popular dan penuh konflik, apalagi dilakukan oleh pemerintah. Daripada membahas penggusuran melalui satu perspektif tertentu, saya lebih tertarik mengulasnya dari alternatif solusi yang ada. Setidaknya ada dua opsi yang mungkin ditempuh terkait permukiman ‘ilegal’ di perkotaan. Memformalkan mereka dalam artian memberi status legal atas tanah mereka, atau menggusurnya seperti yang terjadi di Luar Batang dan Kalidojo. Cagub penantang sepertinya mengusung opsi pertama, sementara calon petahana jelas lebih berat ke opsi kedua. Kedua opsi ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing.

Memformalkan permukiman ilegal tentunya didasarkan pada prinsip penegakan hak asasi manusia akan tempat tinggal layak yang dijamin oleh kostitusi dan konvensi internasional. Memberi warga status legal akan mempermudah warga, setidaknya secara teori, akses terhadap permodalan dalam bentuk aset tanah sebagai agunan. Akhirnya, kepastian status tanah akan memperkuat modal sosial yang sudah terbangun dan menjadi insentif bagi warga untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggal mereka.

Meskipun terdengar rendah konflik dan karenanya lebih diinginkan, formalisasi permukiman ilegal bukanlah tanpa dampak negatif. Legalisasi status dapat menjadi insentif bagi terbentuknya permukiman informal yang baru di bagian kota yang lain. Siklus seperti ini, jika tidak diputus, akan menjadikan kota sebagai ‘kampung besar’ yang kumuh dan kurang sehat bagi keseluruhan warga kota. Selanjutnya, dikhawatirkan praktek penyerobotan lahan akan semakin jamak, tidak hanya lahan publik seperti RTH, bataran sungai dan trotoar tetapi juga merembet ke lahan pribadi. Hal ini dipicu oleh demonstration effects, dengan harapan jika jumlahnya sudah terlalu besar akan sulit untuk dipindahkan dan pada akhirnya akan diformalkan oleh pemerintah. Dan lagi, dengan argumen hak yang sama, sesungguhnya mereka juga telah melanggar hak publik warga kota lainnya.

Di samping itu, legalisasi justru memancing spekulasi tanah. Berkah dari legalisasi adalah harga tanah yang ikut meningkat drastis, namun ini juga berarti warga harus membayar pajak yang lebih tinggi. Harga tanah yang tinggi memotivasi warga untuk menjual tanahnya daripada harus menanggung beban pajak tanah besar. Bukannya meningkatkan kelayakan tempat tinggal warga, legalisasi justru membuka jalan bagi warga untuk kehilangan tempat tinggalnya. Dampak negatif ini sering dijadikan justifikasi bagi penggusuran, di samping argumen formal mengenai penegakan kawasan lindung sebagaimana disebutkan di atas.

Lalu, apakah menggusur atau legalisasi? Untuk kali ini jawabannya saya serahkan kepada pembaca masing-masing[.]

Ditulis oleh: Khairul Rizal
Gambar dari Tirto

Kembali ke atas
Kirim artikel
Beranda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s