Menginterpretasi Usulan Lokasi Ibu Kota Baru

oleh Khairul Rizal*

 

Wacana pemindahan ibu kota kembali menghangat belakangan ini. Kali ini, narasi yang dikumandangkan untuk mendukung wacana pemindahan tersebut adalah pemerataan pembangunan1, ketimbang narasi daya dukung kota Jakarta. Konsekuensi dari narasi tersebut cukup jelas. Pemindahan ibu kota harus diarahkan ke luar pulau Jawa, bukan di sekitar Jakarta seperti halnya kasus pemindahan pusat pemerintahan di Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Tulisan singkat ini bukan untuk mempertanyakan kenapa ibu kota negara harus pindah, meskipun hal tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan. Akan tetapi, tulisan ini mencoba utuk menginterpretasi ulang narasi yang diangkat dengan mengevaluasi secara kritis alternatif lokasi yang sejauh ini sering disebut-sebut menjadi kandidat ibu kota baru. Dengan melihat alternatif lokasi sejauh ini, benarkah pemindahan ibu kota murni untuk tujuan mengurangi ketimpangan pembangunan? Atau, dengan pertanyaan yang lebih spesifik, apakah alternatif ibu kota yang diusulkan secara ekonomi dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang dapat memberi dampak pemerataan pembangunan? Kami berargumen bahwa pemindahan ibu kota lebih didominasi oleh tujuan untuk membangun rasa kebangsaan yang lebih utuh ketimbang digerakan oleh motif ekonomi semata.

Untuk mendukung argumen tersebut, kami akan membandingkan kriteria ekonomi-geografi dan kriteria politik-geografi terhadap kandidat lokasi yang dipilih. Namun sebelumnya, kami akan mengulas beberapa alasan kenapa sebuah ibu kota pindah yang dirangkum dari kepustakaan yang berhasil diakses sejauh ini.

Sejauh ini, setidaknya ada tiga alasan utama yang diadopsi dalam pemindahan pusat pemerintahan dan atau ibu kota2. Alasan pertama selalu dikaitkan dengan pengaruh pemerintahan kolonial yang awalnya membangun ibu kota tersebut. Ibu kota yang dibangun pemerintah kolonial biasanya berorientasi untuk mengeksploitasi wilayah belakangnya (hinterland), berorientasi regional atau ke etnis tertentu ketimbang nasional, berorientasi ke luar (ekspor) dari pada ke dalam, terlalu bernuansa kolonial, dan seterusnya.  Dan lagi, ibu kota yang didesain jauh pada masa pemerintahan kolonial dianggap sudah kurang mendukung realitas ekonomi dan politik saat ini. Alasan kedua adalah untuk penyebaran pembangunan secara lebih merata ke berbagai wilayah. Teori yang digunakan adalah teori pusat pertumbuhan. Ibu kota baru diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru bagi wilayah sekitarnya. Alasan kedua inilah yang dipakai dalam wacana pemindahan ibu kota saat ini. Alasan ketiga adalah lebih bersifat politik, yaitu menempatkan ibu kota di lokasi yang lebih sentral dan netral. Tujuannya antara lain untuk  efektivitas pelayanan administrasi, mengurangi kecemburuan antar-daerah, dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Cendikiawan politik seperti Schatz melabel agenda pemindahan ibu kota dengan motif ini sebagai upaya membangun rasa kebangsaan (nation building). Singkatnya, dengan menempatkan ibu kota di posisi yang lebih sentral dan netral maka akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap ibu kota dari wilayah-wilayah dan kelompok etnis/agama yang merasa kurang mendapat perhatian lebih selama ini. Bayangkan jika ibu kota benar-benar ada di luar Jawa, ada pesan tersirat bahwa ‘Indonesia bukan hanya Jawa, tapi milik kita semua’.

Informasi3 terakhir menyebutkan tiga provinsi yang menjadi kandidat kuat menjadi ibu kota baru, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Untuk memudahkan pembahasan, maka diasumsikan ibu kota dari ketiga provinsi tersebut yang akan dipilih, yakni Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Melihat posisi ketiga kota tersebut, jelas bahwa pilihan tersebut didasarkan pada kesentralan lokasi kota-kota tersebut. Jika ide untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dikedepankan, maka lokasi ibu kota yang baru semestinya mempunyai posisi geostrategis untuk perdagangan internasional, atau mempunyai akses ke pusat pertumbuhan dan pasar global. Sayangnya, kriteria ekonomi seperti itu jika digabung dengan karakter kepulauan kita akan menempatkan lokasi ibu kota di wilayah yang agak di pinggir, seperti wilayah pantai timur Sumatera atau wilayah utara Sulawesi dan Papua. Jikapun di Kalimantan, maka kota yang memenuhi kriteria geostrategis adalah Pontianak karena secara jarak lebih dekat ke negara-negara ASEAN, Asia Timur, dan Asia Selatan. Namun, opsi ini pastinya kurang sejalan dengan kriteria kesentralan dan kenetralan geopolitik untuk tujuan membangun rasa kebangsaan yang lebih solid.

Indo map1

Dilihat dari keunggulan komparatifnya, Kalimantan jelas sekali memiliki kekuatan di sektor sumber daya alam. Jika pusat pertumbuhan baru nantinya ditopang oleh sektor ini, besar kekhawatiran terhadap keberlanjutan pusat pertumbuhan ekonomi ini dalam jangka panjang.  Jika kita berorientasi pada industri manufaktur sebagai motor pertumbuhan ekonomi, maka lokasi yang paling mendukung selain pulau Jawa adalah pulau Sumatera, karena secara output kekuatan industri manufaktur pulau Sumatera jauh lebih besar dari pulau lainnya. Jika pun Kalimantan ingin dijadikan pusat industri pengolahan melalui pemindahan ibu kota ini, pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh sektor pemerintahan terhadap perkembangan industri manufaktur dan terhadap keseluruhan sektor ekonomi di Kalimantan? Hasil kalkulasi kami terhadap tabel input-output 2010 menunjukan secara nasional daya penyebaran (efek kenaikan sebuah sektor ke sektor lainnya) sektor pemerintahan untuk sektor manufaktur tidak begitu signifikan dibandingkan dengan efek sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, dan jasa pendidikan. Kenaikan satu unit permintaan akhir sektor pemerintahan hanya akan menyebabkan kenaikan output sektor manufaktur sebesar 0,262 unit. Bercermin pada pengalaman beberapa ibu kota baru seperti Brasilia (Brazil), Abuja (Nigeria), dan Lilongwe (Malawi) yang gagal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagaimana yang direncanakan2, mewujudkan ide yang mirip di Kalimantan bisa berujung pada nasib yang sama. Bisa saja ke depannya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ‘radikal’ untuk mempercepat pembangunan sektor industri pengolahan. Terlepas dari upaya tersebut nantinya, posisi geostrategis dari calon ibu kota yang diusulkan sejauh ini berpotensi menjadi ‘natural barriers’ bagi peningkatan daya saing ekonomi kota-kota tersebut.

Kesimpulannya, dari perspektif dan kondisi geografi negara kita, sulit untuk memadukan tujuan ekonomi dan agenda politik dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Selalu akan ada kelebihan dan kekurangan yang saling dipertukarkan. Pandangan kami berbeda dari narasi yang diwacanakan, yakni alternatif ibu kota baru yang diusulkan lebih merefleksikan pertimbangan ‘nation building’ yang lebih kuat daripada pertimbangan ‘economic development’.

 

*Penulis adalah kandidat PhD bidang Economic Geography di UCL, UK

Kompas.com
2 Potts (1985), Moore (1984), Schatz (2004)
3 Detik.com

 

Kembali ke atas, beranda, atau kirim artikel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s