Merdeka dari Kemiskinan!

Oleh Admin Rumahpangripta

Menjelangkan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-72, masih banyak yang mempertanyakan makna kemerdekaan dalam konteks pembangunan yang lebih luas. Merdeka dari belenggu penjajahan tentunya sudah kita rebut dan miliki. Namun merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterpurukan sesungguhnya masih diragukan banyak orang. Hal ini terekam dari banyaknya posting di sosial media yang mengangkat isu kemiskinan, ketimpangan, keterisolasian, dan pelbagai isu  pembangunan sosial ekonomi lainnya yang masih mendera bangsa setelah 72 tahun merdeka.

Kontras dengan hal di atas, kita masih melihat terjadi pemborosan sumber daya di mana-mana. Pemborosan tidak hanya dalam bentuk kegiatan mewah yang menggunakan sumber daya publik, namun juga alokasi anggaran yang kurang efektif dan efisien (seperti subsidi tidak tepat sasaran), serta praktik koruptif yang masih jamak di mana-mana.

Jika kita bisa memanfaatkan sumber daya tersebut lebih efektif mungkin kita bisa memerdekakan bangsa ini sepenuhnya dari, misalnya, kemiskinan. Bayangkan, APBN kita meningkat hampir sepuluh kali lipat dalam 17 tahun belakangan ini, dari hanya 223 triliun pada tahun 2000 menjadi 2.080 triliun pada tahun 2017.  Jika menurut data BPS terdapat 38,74 juta orang miskin di tahun 2000, sementara garis kemiskinan sebesar Rp 91.632 per kapita per bulan, maka dibutuhkan dana sekitar 42,6 triliun untuk mengangkat semua orang miskin di Indonesia ke atas garis kemiskinan di tahun tersebut. Nilai tersebut setara dengan 19% APBN tahun 2000.  Dengan perkalian yang serupa, dibutuhkan dana sekitar 128,5 triliun untuk tahun 2017, atau setara dengan 6,2% APBN tahun 2017.

Dengan hitung-hitungan sederhana seperti di atas, dan kapasitas dana publik yang semakin besar secara nominal, semestinya memerdekakan bangsa ini dari kemiskinan bukanlah hal yang terlalu sulit. Syaratnya, pemborosan seperti di atas dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Untuk mewujudkannya, setiap alokasi sumber daya publik haruslah ditimbang berdasarkan opportunity costs-nya terhadap memerdekaan bangsa ini dari kemiskinan. Teknisnya, kita dapat menggunakan satuan garis kemiskinan  (GK) sebagai opportunity costs dari setiap penggunaan dana publik.  Misalnya, GK 2017 daerah perkotaan adalah Rp 386.000*, atau setara Rp 4,6 juta per kapita per tahun.  Jika ada alokasi dana publik untuk acara konferensi internasional sebesar Rp 4,6 miliar, maka sesunggunya kita menghilangkan kesempatan untuk memerdekakan1.000 orang dari kemiskinan selama setahun. Atau, alokasi perjalanan dinas Rp 46 juta dapat memerdekakan 10 orang miskin selama setahun.

Tentunya, kondisi riil pengentasan kemiskinan di lapangan tidaklah semudah kalkulasi di atas. Akurasi data serta kapasitas SDM dan kelembagaan masih menghambat upaya kemerdekaan bangsa ini dari kemiskinan. Setidaknya, dari perspektif sumber daya dan pembiayaan kemerdekaan itu tidaklah terlalu jauh di depan mata, bukan?

Ditulis oleh admin
* GK perdesaan Maret 2017 Rp 361.496.

Kembali ke atas
Kirim opini
Gambar dari bengkuluekspress

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s