Menelaah Meikarta dari Perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah

Profile2Oleh Rizal K*

Belakangan ini dunia keplanologian dihebohkan dengan rencana pembangunan perumahan skala besar di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang mengusung konsep kota baru modern dan disponsori oleh salah satu pengembang properti ternama tanah air.  Polemik berkembang hingga tidak hanya menyangkut perijinan dan kesesuaian lokasi pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah, tetapi melebar ke isu pengumpulan dana masyarakat dan pemasaran yang tidak sesuai dengan kondisi riil, sehingga diduga melanggar aturan terkait ITE.  Beberapa mulai mengangkat isu ini ke ranah yang lebih politis, dengan membenturkan rencana pembangunan kota baru Meikarta ini dengan konflik antar-kelas ekonomi: masyarakat kelas menengah vs masyarakat berpenghasilan rendah[1].

Tulisan singkat ini menelaah isu rencana pembangunan Meikarta ini dari perspektif rencana tata ruang wilayah (RTRW)[2].  Perspektif ini begitu sering dibicarakan di ruang publik, namun anehnya tidak pernah ada peta RTRW yang sejauh pengamatan penulis ditampilkan dan diulas secara detail.  Padahal RTRW adalah dokumen publik, termasuk petanya.  Artikel singkat ini merespon kevakuman tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa setiap peruntukan ruang di RTRW diasumsikan sudah melalui analisis teknis dan proses politik yang sedemikian rupa, sehingga alokasi ruang mencerminkan pilihan yang paling optimal, baik secara teknis dan politis.  Jadi, jika sebidang ruang dialokasikan sebagai kawasan permukiman dengan intensitas tertentu[3], maka diasumsikan daya dukung lingkungan, tanah, air, dan eksternalitas yang mungkin timbul seperti kemacetan, serta kebutuhan infrastruktur pendukung sudah masuk dalam kalkulasi ketika menetapkan sebidang ruang tersebut sebagai kawasan permukiman, dalam konstelasi ruang yang lebih luas tentunya.  Konsekuensinya, kebijakan pembangunan juga akan diarahkan untuk mendukung fungsi alokasi ruang tersebut, seperti pembangunan fasum dan fasos dalam kasus kawasan permukiman.  Asumsi ini pada kenyataannya terlalu ‘berlebihan’ mengingat kapasitas perencana di tingkat lokal.  Namun demikian, asumsi inilah yang menjadikan RTRW sebagai sebuah rencana komprehensif, yang kerap diusung oleh para perencana di tanah air.  Masih kah begitu?

Dari penelaahan terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031, kami menemukan beberapa hal menarik.  Pertama, di tingkat RTRW provinsi, lokasi rencana pembangunan Meikarta ternyata sesuai dengan RTRW provinsi yang berlaku, baik secara pola dan struktur ruang (lihat gambar 1[4]).  Lokasi pembangunan Meikarta berada dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Koridor Bekasi-Cikampek, sehingga harus melalui administrasi perizinan Pemprov Jawa Barat.  Arahan RTRW Jawa Barat untuk KSP ini adalah masih normatif, yaitu perlu sinergitas infrastruktur, sinergitas pembangunan antar-daerah, dan perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan lahan basah.  Faktanya adalah lokasi pembangunan masih berada dalam satu daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bekasi.  Fakta lainnya adalah kawasan lahan basah dan lindung jauh dari lokasi pembangunan.  Jika mengacu ke peta pada gambar 2, Meikarta jelas dikelilingi oleh kawasan permukiman (oranye) dan industri (merah muda), jauh dari zona berwana hijau.  Namun demikian, sinergi infrastruktur harus tetap diperhatikan.  Inilah yang harus ditekankan dalam perizinan nantinya.  Namun, menurut pandangan kami, ini bukan bentuk pelanggaran tata ruang, sehingga kurang layak jika dihambat atau ditahan perizinannya.  Sebaliknya, arahan RTRW ini justru untuk mendorong peran pemprov dalam mengkoordinir penyediaan infrastruktur di kawasan tersebut.

RTRW Jabar terkait Meikarta

Gambar 1 Lokasi Meikarta dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029

Kedua, potensi terjadi ketidaksesuaian justru berada di RTRW Kabupaten Bekasi.  Peta RTRW mengalokasikan hanya sebagian kawasan untuk permukiman, sementara sebagian lainnya diperuntukan bagi industri.  Ada argumen yang mengatakan bahwa beban kawasan permukiman lebih ringan dibandingkan beban kawasan industri, sehingga peralihan dari kawasan industri menjadi kawasan permukiman lebih bisa ditolerir dibandingkan peralihan dari kawasan hutan atau pertanian menjadi kawasan permukiman, apalagi industri.  Namun, terlepas dari apa yang diargumenkan, secara faktual peralihan ini sudah tidak sesuai dengan RTRW.  Perlu dicatat bahwa ketidaksesuaian ini masih potensi sifatnya, belum aktual.  Sejauh informasi yang diperoleh, pengembang Meikarta sudah memperoleh izin (IPPT) dari Pemkab Bekasi untuk lahan seluas 84 hektar[5], kemungkinan untuk lahan di zona oranye dalam kotak merah pada gambar 2.

RTRW Kab Bekasi terkait Meikarta

 

Gambar 2 Lokasi Meikarta dalam RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031

Jika telaah kedua RTRW kabupaten dan provinsi di atas diringkas, Pemkab Bekasi lah yang semestinya ‘was-was’ dengan adanya potensi pelanggaran RTRW, bukan sebaliknya.

 

*Penulis adalah seorang pemerhati perencanaan, admin blog rumahpangripta.org, mahasiswa doktoral di UCL, UK.

 

[1] Remotivi

[2] Pastinya, tulisan ini tidak membahas terkait ITE dan politik kelas.

[3] Intensitas kawasan biasanya diatur oleh, namun tidak terbatas pada, instrumen koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB) yang biasanya dimuat di rencana yang lebih detail dengan skal peta yang lebih besar.

[4] Lokasi di peta ditetapkan secara manual, namun kami berargumen lokasi cukup akurat untuk melakukan analisis ini.

[5] CNN Indonesia, Republika

 

 

4 comments

  1. terima kasih atas tulisannya. menambah wawasan saya, semoga akan ada tulisan isu pengembangan perumahan yang bersinggungan dengan masalah kemiskinan. secara pribadi saya masih terombang ambing dengan beragam bacaan mengenai bagaimana dampak pembangunan kawasan metropolitan terhadap warga lokal, seburuk apa dan sebaik apa dampaknya. kemudian bagaimana tema tema pertumbuhan ekonomi dengan industrilisasi dengan tema ketahanan pangan indonesia.
    semoga rumahpangripta dapat menyuguhkan tulisan-tulisan dengan topik sama namu dengan tema yang berbeda agar dapat dinikmati pembaca dari berbagai kalangan.

    salam

    Like

    • Terima kasih untuk tanggapannya bu Annisa. Kita coba respon usulannya di tulisan berikutnya. Blog ini memang fokus pada isu seputar yang disampaikan oleh bu Annisa. Semoga bisa terus berbagi ide dan pandangan. Salam.

      Like

  2. Makasih untuk waktu dan tenaga menyiapkan tulisan ini. Ada beberapa catatan teknis ala studio kota.

    Kartografi Gambar 1
    1. Kartografi tidak lengkap. Butuh usaha untuk menemukan titik hijau Meikarta. Bisa diperjelas dengan menghilangkan titik hijau yang lain atau overlay menggunakan simbol
    2. penggunaan simbol tidak bersesuaian dengan narasi, contohnya: pada gambar 1 sebelah kanan overlay simbol di atas peta digunakan merujuk pada lokasi-lokasi ksp sementara yang dibutuhkan hanya lokasi ksp bekasi-cikampek. solusinya sama dengan poin 1
    3. peta tidak bisa di-zoom-in untuk mendapatkan pemahaman visual yang lebih baik

    Kartografi Gambar 2
    4. peta tidak bisa di-zoom-in untuk mendapatkan pemahaman visual yang lebih baik
    5. batas kawasan objek tidak jelas. Keterangan pendukung tentang peruntukan guna lahan di sekitar obyek tidak tercermin dari legenda

    Unsubstantiated claims
    6. Paragraf 4 baris terakhir memuat argumen “bukan bentuk pelanggaran tata ruang…” adalah klaim yang rentan karena merujuk pada hasil analisis evaluasi tata ruang yang membutuhkan dukungan data spasial lengkap yang dalam hal ini terbatas pada image analysis gambar cetak. Disamping itu, hemat saya dibutuhkan otorisasi pihak yang berwenang dalam hal ini pemda bekasi, pemda jabar atau tim bentukan keduanya untuk sampai pada kesimpulan ada/tidaknya pelanggaran tata ruang, rekomendasi kita hanya sampai “potensi” pelanggaran.
    7. Paragraf yang sama memuat argumen “…layak dihambat atau ditahan..” cenderung prejudis jika tidak disertai tautan bukti formal. Alangkah baiknya hal ini dihindari untuk mencegah penulis ikut dalam polemik yang tak produktif

    Overall, You rock man!

    Liked by 1 person

    • Terima kasih untuk tanggapannya. Saya baru menyadari ada tanggapan masuk karena masuk ke dalam Spam, sehingga telat saya respon.

      Terkait peta (tanggapan 1-5) tidak banyak yang bisa saya lakukan karena sumber peta saya peroleh dari internet dan sudah dalam format jpg, dengan kualitas sebagaimana yang ditampilkan. Peta RTRW Kabupaten terlebih lagi, sulit sekali mendapatkannya dan pada akhirnya yang berhasil diperoleh adalah peta dengan kualitas yang jauh lebih rendah. Lupakan pembelaan, tampilan peta sudah jelas tidak memenuhi standar. Namun untuk tujuan analisis di artikel saya kira masih memadai. Saya coba warna selain warna hijau terang untuk menandai lokasi, hasilnya tidak lebih baik. Adapun terkait simbol KSP, itu adalah asli bawaan peta RTRW Jabar. Saya sebutkan nomernya (07) untuk memandu pembaca biar lebih mudah dalam membaca petanya. Peta memang tidak bisa dizoom lagi (faktanya ini memang sudah hasil zoom). Begitu di zoom tampilan akan lebih buram.

      Untuk peta 2 (Kab. Bekasi) saya coba tampilkan keseluruhan peta (sebelah kiri) lengkap dengan legenda. Namun memang sudah susah terbaca dari sumber aslinya. Akhirnya, solusi yg mudah dipahami adalah dengan menjelaskan di narasi. Kebetulan cuma didominasi 2 warna (oranye dan merah terang), jadi saya kira tidak akan membingungkan, meski bagi pembaca awam sekali pun. Adapun batas kawasan objek memang indikatif, dan saya melakukan deliniasi secara manual mengacu pada objek2 di sekitarnya yang bisa dijadikan patokan. Namun, sekali lagi, untuk tujuan analisis dan membangunkan awareness pembaca saya kira masih memadai. Untuk tujuan yang lebih dalam lagi (mis. pengambilan keputusan) tentunya harus melakukan deliniasi yang lebih akurat.

      Terkait poin 6 dan 7, mohon dipahami bahwa artikel ini merupakan interpretasi saya terhadap RTRW Jabar dan Kabupaten Bekasi. Tentunya, interpretasi final dari RTRW ada di pihak yang mengadministrasikan, dalam hal ini pemda Jabar dan Kab Bekasi. Membaca artikel juga harus secara utuh, tidak secara frasa demi frasa. Argumen saya berpandangan ‘bukan bentuk pelanggaran tata ruang’ tepat ada di kalimat sesudahnya, yaitu “arahan RTRW ini justru untuk mendorong peran pemprov dalam mengkoordinir penyediaan infrastruktur di kawasan (KSP) tersebut”. Dengan kata lain, khusus untuk arahan penanganan yang ini saya melihatnya lebih bersifat koordinatif (aspasial), sehingga dengan sendirinya bukanlah pelanggaran tata ruang (coba bandingkan dengan arahan pengendalian lahan basah yang bersifat spasial, makanya saya mengacu ke peta no 2). Poin 7 yang Anda sampaikan adalah implikasi logis dari argumen saya untuk poin 6, sehingga tidak memerlukan empirik. Lebih tepatnya, ini semacam pengandaian (conditional). Namun demikian, untuk lebih memperjelas, redaksi saya modifikasi sedikit dengan menambahkan kata ‘jika’.

      Terima kasih untuk tanggapannya yang berharga 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s