Perspektif Lingkungan dan Risiko Kebencanaan dalam Menentukan Lokasi Ibu Kota

Oleh Andri NR Mardiah* dan Dadang J. Mutaqin**

Wacana untuk merelokasi ibu kota (sebagai pusat pemerintahan) kembali muncul. Sebelumnya, wacana pemindahan ibu kota ini telah diinisiasi oleh Presiden Soekarno dan terakhir oleh Presiden SBY. Kabarnya, saat ini pemerintah sedang mencari kandidat lokasi sebagai alternatif pusat pemerintahan. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan analisis yang komprehensif dan mendalam dalam rangka mempertimbangkan kelayakan kandidat lokasi-lokasi yang baru.

Belajar dari banyak pengalaman negara lain dalam menentukan lokasi pusat pemerintahannya, terdapat banyak faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Mengelaborasi dari kasus yang berhasil dan dan gagal, terdapat beberapa elemen penting dalam pemilihan lokasi baru, diantaranya elemen: 1) lingkungan dan kebencanaan; 2) spasial dan interaksi kota-desa; 3) keamanan nasional dan geopolitik; 4) infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah; 5) integrasi sosio-kultural;  6) status hukum dan administrasi (negara); 7) ekonomi kewilayahan; 8) pemerintah dan aparatur; 9) hubungan internasional dan konstelasi politik; serta 10) skema dan kebutuhan pendanaan. Namun, pandangan kami berikut ini hanya berfokus pada elemen lingkungan dan kebencanaan.

Faktor lingkungan adalah faktor yang esensial dalam pengembangan sebuah kota pemerintahan baru. Orang membutuhkan lingkungan yang layak huni untuk dapat tinggal dan beraktifitas. Karakter lingkungan yang cocok untuk sebuah kota pemerintahan sangat ditentukan oleh kebutuhan calon penghuni; dan cuaca dan iklim adalah salah satu contohnya. Salah satu kriteria yang mendasari Pemerintah Australia dalam menentukan lokasi pusat pemerintahan adalah cuaca, dimana cuaca kota diharapkan menyerupai kondisi kota-kota di eropa. Hal ini disebabkan banyaknya warga negara Australia yang berasal dari Eropa. Dengan kriteria inilah, kemudian Canberra, salah satu daerah terdingin di Australia, dipilih sebagai pusat pemerintahan. Hal lain yang hendaknya perlu menjadi pertimbangan adalah ketersediaan air bersih dan hutan sebagai penyedia udara bersih dan sekaligus berperan sebagai penyerap karbon. Salah satu contoh yang menarik adalah Kota Sejong di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan telah memindahkan aktifitas pemerintahannya sejauh 120 km dari Seoul ke Sejong. Sebagai kota pemerintahan de facto, Sejong dikelilingi oleh hutan dan sumber daya yang dapat mendukung aktifitas penghuni kotanya, termasuk air dan udara bersih.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Cuaca hendaknya mendukung aktifitas penghuni kota, termasuk aparatur yang dimaksudkan sebagai mayoritas penghuni kota pemerintahan. Indonesia memang terdiri dari berbagai etnis dengan beragam kebutuhan akan cuaca, namun yang menjadi titik beratnya adalah cuaca jangan sampai menjadi penghalang para penghuni untuk beraktifitas. Selanjutnya, air dan hutan yang berperan sebagai pemurni udara juga sangat penting. Untuk menyediakan sumber daya tersebut, pemerintah dihadapkan pada dua opsi. Opsi pertama adalah memilih kota yang sudah ada, sehingga kapasitas sumber dayanya, termasuk air dan udara bersih dibawah kapasitas maksimum. Opsi yang kedua adalah dengan memilih lokasi baru dimana belum ada aktivitas manusia didalamnya, sehingga masih memiliki level kapasitas sumber daya yang maksimum. Namun begitu, untuk opsi terakhir (yakni yang terkait land clearing), pemerintah harus mengantisipasi perdebatan yang mungkin muncul dalam konteks hubungan internasional, mengingat banyak lokasi hutan di Indonesia telah dinobatkan sebagai paru-paru dunia.

Faktor lainya yang harus menjadi pertimbangan adalah faktor risiko bahaya (hazard risk). Ibu kota pemerintahan adalah jendela sebuah negara dan seringkali dijadikan barometer dalam perkembangan wilayah. Oleh karena itu, adalah sangat mendasar untuk memasukan pertimbangan multi hazards risks dalam penentuan lokasi dan perencanaan kedepan. Jika nantinya pemerintah ingin menjadikan kota baru ini sebagai benchmark dengan mengaplikasikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, perencanaan spasial yang terintegrasi dan konsep smart city, maka elemen multi hazards risks haruslah dilekatkan pada setiap langkah pertimbangannya. Perlu dipahami bahwa bahaya dapat dalam bentuk bencana yang datang secara tiba-tiba, seperti halnya gempa bumi, gunung meletus dan angin puting beliung, namun dapat pula dalam bentuk bencana akibat perbuatan manusia, seperti bencana banjir dan kebakaran hutan. Salah satu contohnya adalah Naypyidaw, ibu kota Myanmar. Kota Yangon, ibu kota terdahulu, sangat rentan terhadap bencana angin puting beliung. Naypyidaw terletak 377 km dari Yangon, dan relatif lebih aman dari ancaman bahaya putting beliung. Patut diingat bahwa risiko bencana dapat dikurangi sejak dini dengan cara memilih lokasi yang relatif tidak berisiko dari sudut pandang multi hazards risks.

Banyak pembuat kebijakan hanya berfokus pada bencana gempa bumi, letusan gunung api dan banjir dalam memutuskan kandidat lokasi yang baru. Pandangan tersebut hanya bertumpu pada ancaman bahaya yang ada di Pulau Jawa, Sumatera dan Nusa Tenggara. Namun, jika kita menganalisis jenis-jenis bahaya diluar Pulau Jawa, maka kebakaran hutan dan kemarau panjang mejadi salah satu permasalahan mendasar yang harus segara diatasi dan dimitigasi. Hampir setiap 3-4 tahun, El Nino Southern Oscillation (ENSO) terjadi. Dan jika gangguan iklim tersebut terjadi di Indonesia maka kebakaran yang hebat akan terjadi dan mengganggu penerbangan sebagai akses terhadap beberapa kota-kota diluar Pulau Jawa.

Kebakaran hutan tidak hanya terjadi di kawasan hutan, namun dapat juga terjadi di area lahan gambut. Ketika kebakaran terjadi di area lahan gambut, maka kebakaran akan sulit untuk dikendalikan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hampir semua kota-kota di Pulau Kalimantan, Sumatra berpotensi mengalami kebakaran hutan. Tidak diragukan lagi, jika pemerintah akan memilih salah satu kota di pulau tersebut, maka pemerintah harus lebih siap dalam mengatasi dan melakukan langkah-langkah mitigasi demi mengupayakan lingkungan kota yang layak huni dengan risiko minimal. Akan menjadi sebuah masalah besar jika ibu kota negara tidak bisa diakses beberapa hari hingga minggu disebabkan bencana kebakaran hutan. Tentunya, hal ini juga akan berdampak buruk bagi citra Indonesia di mata dunia internasional.

Pertimbangan terkait adanya potensi bahaya dan kebencanaan dalam pembangunann suatu kota haruslah menjadi titik krusial. Dalam rangka meningkatkan efektivitas investasi pemerintah dan swasta, pembangunan infrastruktur hendaknya mempertimbangkan potensi risiko bencana. Hal ini bukan hanya karena perencanaan yang sensitif terhadap kebencanaan akan meningkatkan efektivitas investasi, namun juga akan menjaga masa hidup dari infrastruktur yang terbangun dan risiko buruk yang mungkin timbul jika bencana memang benar-benar terjadi. Jepang merupakan salah contoh yang baik dalam penerapan struktur dan infrastruktur yang terintegrasi dengan pertimbangan multi hazards. Jika lokasi dan desain infrastruktur sudah dipertimbangkan dengan baik, maka dampak buruk dari bencana terhadap manusia tentunya dapat diminimalisasi.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, adalah hal yang penting untuk mengintegrasikan dan mengarusutamakan pertimbangan risiko kebencanaan kedalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan lokal. Di tingkat nasional, konsepnya harus terintegrasi dalam semua level dan rentang waktu kebijakan (pendek, menengah dan panjang). Sedangkan dilevel lokal, hal tersebut harus menjadi rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan RPJMD. Untuk menghindari dampak lingkungan, pemerintah hendaknya menginisisasi sejak dini kerjasama antara pemerintah lokal pada lokasi terpilih dengan pemerintah daerah disekitarnya. Terutama dalam hal interaksi desa-kota, migrasi, dan konektivitas antarwilayah. Bercermin dari Jakarta, menginisiasi sebuah pemerintahan kolaboratif dengan wilayah sekitar akan sangat melelahkan dan kompleks, terlebih setelah terjadi pembangunan yang ekspansif dan urban sprawl.

Secara umum, lingkungan yang baik adalah yang bisa mendukung aktifitas penghuninya; dan perencanaan yang sensitif kebencanaan akan membantu terwujudnya sebuah kebijakan yang baik demi menjaga keberlanjutan kota. Bola panas keputusan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan Indonesia ada ditangan pemerintah. Bagaimanapun pemerintah harus dapat mempertimbangkan berbagai elemen sebelum memutuskan untuk memindahkan ibu kota secara permanen. Hal ini termasuk mereview kecukupan asumsi yang mendasari kebijakan pemindahan ibu kota pemerintah, yakni ‘untuk mencapai distribusi pembangunan yang merata dan mengurangi kesenjangan antarwilayah’. Apakah ini sudah merupakan asumsi yang tepat? Apakah ini sudah berdasarkan akar permasalahan yang ada dan terlepas dari konstelasi politik terkini? Pemerintah harus berani keluar dari kerumunan politik dan menjadi tidak popular, serta bertindak melebihi sekedar tawar menawar ekonomi dan politik.

*Andri NR Mardiah, a member of Indonesian Disaster Experts Association (IABI), a founder of Indonesia Disaster Research Network (IDRNet), and works for the Directorate of Disadvantaged Region, Transmigration and Rural Affairs at the National Development Planning Board (BAPPENAS). Currently, is a PhD candidate at School of Geography – Faculty of Environment, University of Leeds, UK and concentrating on disaster governance and post disaster recovery.

**Dadang J Mutaqin, a member of the Asia and the Pacific Policy Society and works for the Directorate of Forestry and Water Resources Conservation at the National Development Planning Board (BAPPENAS). Currently, is a PhD candidate at Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University, Japan, and concentrating on climate related hazards mitigation.

The views expressed are their own.

Featured image: WWF Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s