Perizinan, Persaingan Usaha dan Surplus Konsumen Angkutan Taksi

KokoHarya Setyaka[1]

Perseteruan antara taksi online (daring) dengan taksi konvensional masih terus berlangsung. Tidak hanya di kancah bisnis, tetapi mulai merambah ke panggung politik. Tulisan ini mengulasnya dari perspektif ekonomi yang mempertanyakan peran perizinan dalam mempromosikan persaingan usaha yang sehat dan mengedepankan kepentingan (surplus) konsumen.

Analisis ekonomi mikro taksi daring
Ilmu ekonomi mikro dapat membantu menjelaskan posisi para pelaku pasar terhadap fenomena ini, sekaligus secara deduktif dapat memberikan kriteria untuk mengevalusi kondisi yang ada termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku. Layanan taksi daring sebenarnya adalah layanan angkutan dari pintu-ke-pintu namun berbeda dengan taksi konvensional, seluruh transaksi dilakukan berbasis internet dalam jaringan. Angkutan taksi dibedakan dari angkutan umum karena sifatnya yang tidak berjadwal dan tidak bertrayek. Layanan ini direspons positif karena konsumen taksi adalah golongan yang tanggap-internet, cenderung berpendapatan menengah-tinggi sehingga sangat responsif terhadap kualitas dan efisiensi pelayanan. Jelas bahwa dari sisi permintaan (demand side), layanan daring memberikan surplus konsumen yang lebih besar.

Dari sisi penawaran (supply side), layanan juga dapat disediakan dengan lebih mudah dan murah karena menurunkan biaya tetap (fixed cost) secara signifikan. Pengemudi cukup memiliki telpon genggam dengan layanan internet dan akses terhadap kendaraan. Itu adalah persyaratan minimum untuk memberikan layanan. Dengan demikian, layanan daring memperbesar surplus konsumen dan surplus produsen (penyedia layanan) sehingga kesejahteraan sosial (welfare) juga semakin besar.

Analisis di atas mengasumsikan pasar kompetitif sempurna dimana baik konsumen dan produsen memiliki informasi sempurna dan simetris, bertindak rasional, dan hambatan untuk berpartisipasi dalam pasar sangatlah kecil. Menurut teori, kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan apabila asumsi-asumsi diatas dapat dipenuhi. Sebagai akibat wajar (corollarily), apabila ada asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi, maka pasar sedang beroperasi dalam kondisi yang distortif dan tidak efisien.

Jadi sebenarnya, setidaknya secara teoretis, tidak ada kerugian sosial yang ditimbulkan dari layanan daring dalam konteks pasar angkutan taksi (perlu dibedakan dengan kerugian sosial dalam konteks sistem transportasi kota secara keseluruhan dimana angkutan taksi bukanlah jenis angkutan yang efisien).

Lalu darimana datangnya keberatan para pengunjuk rasa? Apa sumber distorsi dalam pasar angkutan taksi?

Aspek hukum, perizinan, tarif dan persaingan usaha sehat
Merujuk pada konstelasi regulasi yang berlaku,  landasan hukum perizinan layanan taksi didasarkan pada UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Hakekat perizinan menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, adalah jaminan agar konsumen “mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya” [2]. Selain itu, izin juga diterbitkan dalam rangka “menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan (supply) dan permintaan (demand)”[3].

Secara substantif, perizinan adalah komponen biaya tetap yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Semakin besar biaya untuk perizinan (termasuk waktu dan tenaga yang hilang dalam proses legal-administratif, pembentukan badan usaha, dan lain-lain), semakin besar pula biaya yang ditanggung konsumen. Tentu saja perizinan bukanlah hal yang selalu merugikan konsumen. Apabila ada distorsi dalam pasar, perizinan dapat menjadi alat hukum untuk melindungi konsumen.

Salah satu ketentuan perizinan adalah kepatuhan terhadap tarif yang berlaku. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penetapan tarif atas adalah bentuk perlindungan konsumen dari eksploitasi operator taksi[4]. Perizinan dan pendaftaran identitas sopir taksi juga memudahkan pengawasan terhadap perilaku yang merugikan konsumen, termasuk tindak kejahatan. Jadi jelas bahwa praktek perizinan yang cermat dapat meningkatkan surplus konsumen.

Namun aspek lain dari penerbitan izin adalah “perlindungan kepada penyedia jasa/operator”[5]. Penetapan quota dalam proses perizinan adalah bentuk intervensi membatasi penyediaan (supply) atau produksi jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, sesuai dengan Pasal 11, UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Begitupula dengan penetapan tarif bawah yang menurut KPPU menghilangkan persaingan sehat sehingga konsumen tidak dapat menikmati harga terbaik untuk kualitas layanan yang setara[6]. Lebih jauh lagi, KPPU menemukan indikasi praktek kartel dalam penetapan tarif bawah. Walaupun penetapan quota dan tarif secara resmi dilakukan melalui keputusan instansi pemerintah, pada prakteknya kebijakan ini selalu mengakomodasi operator petahana dan menghambat masuknya penyedia/operator baru dalam pasar. Pengaruh operator petahana terhadap instansi pemerintah sulit dibuktikan karena sering kali dilakukan secara informal, namun ada beberapa elemen perizinan yang patut dicurigai sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat yang merugikan konsumen.

Reformasi Industri Taksi dan Surplus Konsumen
Keberadaan taksi daring memang diluar kerangka perizinan taksi konvensional, tapi tidak dalam bentuk yang merugikan konsumen dan justru seharusnya dijadikan momentum untuk menstimulasi persaingan usaha yang sehat di dalam industri taksi. Dari sudut pandang konsumen, taksi daring memudahkan transaksi selain memberi kepastian tarif, identitas sopir, dan informasi kendaraan – elemen perizinan yang menguntungkan konsumen. Tarif taksi daring bisa ditekan karena biaya tetap yang lebih rendah, termasuk komponen perizinan. Jadi tanpa taksi daring, konsumen dibebani komponen biaya perizinan yang tidak dinikmatinya. Taksi daring, berbeda dengan operator petahana, tidak mengandalkan “perlindungan” dari praktek perizinan untuk kelangsungan dan pengembangan usahanya. Dari sudut pandang persaingan usaha, taksi daring adalah bentuk inovasi yang dicita-citakan oleh undang-undang anti monopoli dan perlindungan konsumen.

Kini saatnya pemerintah untuk instrospeksi diri dengan mengevaluasi kebijakan dan praktek perizinan.  Selain aspek teknis di bidang lalu lintas dan angkutan, perizinan juga diharapkan fokus pada konsumen dan persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

 

 

[1] Penulis adalah pengajar dan peneliti di Univesity of California, Irvine, dan Alumni Planologi ITB angkatan 2000. Sebelumnya sempat menjadi anggota Masyarakat Transportasi Indonesia yang sedang menempuh program Doktoral di Amerika Serikat. Sebelumnya sempat menjadi anggota Dewan Transportasi Jakarta periode 2007-2009. Beliau dapat dihubungi melalui email: hdillon@uci.edu.

[2] Situs DitHubDat, dirujuk dari: http://hubdat.dephub.go.id/pelayanan-publik/1415-pelayanan-publik-ditjen-perhubungan-darat/download

[3] Ibid.

[4] Situs KPPU, dirujuk dari: http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/kebijakan-persaingan-dalam-industri-taxi-di-indonesia/

[5] DiHubDat, op. cit.

[6] KPPU, op. cit.

 

Featured image: Dreamstime.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s