Ekonomi Gig, Ekonomi Industri dan Ekonomi Pengetahuan

 

Profile2Oleh Rizal, K*

Beda zaman, beda generasi, maka berbeda juga cara ekonomi bekerja. Di era millennial seperti ‘zaman now’, ekonomi gig adalah sebuah fenomena baru yang diintroduksi oleh generasi millennial itu sendiri. Tulisan ini mengupas tentang ekonomi gig, bedanya dengan ekonomi generasi sebelumnya dan potensi dampak yang menyertai ekonomi gig.

Peningkatan efisiensi produksi melalui pembagian kerja (divison of labour) sudah terbukti sejak zaman Adam Smith (1776), terus berevolusi ke masa produksi massal Fordisme (Taylor, 1911), hingga ke era produksi fleksibel (Piore dan Sabel, 1985). Dalam dunia kapitalisme, efisiensi adalah jantung dari sistem produksi untuk dapat bertahan di pasar yang semakin kompetitif. Inilah ciri utama ekonomi pasca revolusi industri, atau disingkat ekonomi industri.

Kapitalisme tidaklah bebas kritik. Dalam pandangan pengkritik utamanya, Karl Marx, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang tidak adil. Relasi antara pemilik modal dan pekerja, dengan dalih efisiensi, bersifat eksploitatif. Kapitalisme memposisikan pekerja sebagai input produksi layaknya sebuah komoditi yang dibeli dengan upah atau gaji. Persoalannya adalah suplai pekerja yang seringkali berlebih menekan tingkat upah hingga ke level terendah. Meskipun sekarang ini kebijakan upah minimum, asuransi sosial dan regulasi ketenagakerjaan semakin ketat, eksploitasi pekerja masih jamak berlangsung, terutama di negara-negara Global Selatan.

Melakukan produksi sendiri (self-employment) bukanlah sebuah opsi bagi para pekerja. Alasannya adalah keterbatasan akses terhadap alat produksi utama, seperti mesin, lahan dan aset lainnya, yang dimonopoli oleh para elit pemilik modal.

Ketidaksetaraan relasi antara pemilik modal dan pekerja sempat dipertanyakan ketika ekonomi industri bermetamorfosis menjadi ekonomi pengetahuan (knowledge economy). Ide ekonomi pengetahuan itu sendiri sering diidentikan dengan kesuksesan Silicon Valley dan kewirausahaan berbasis teknologi tinggi. Dalam ekonomi pengetahuan, pekerja memiliki aset pengetahuan untuk melakukan produksi sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat produksi utama yang umumnya dapat diakses oleh pelaku ekonomi.

Pertanyaannya adalah, apakah ekonomi pengetahuan ini hanya subordinat, atau alternatif dari kapitalisme? Pertanyaan ini relevan karena sumber dan alat produksi dalam ekonomi pengetahuan adalah daya pikir yang sepenuhnya dalam kendali si pemilik pengetahuan. Logikanya, pola relasi antara pemilik pengetahuan dan pemilik modal semestinya menjadi lebih setara dan demokratis.

Belakangan ini muncul suatu varian baru yang disebut ekonomi gig (gig economy), atau beberapa menyebutnya sharing economy. Fenomena ekonomi gig mulai mewabah di belahan Global Utara semenjak krisis keuangan global pada tahun 2008 lalu. Ketika itu ekonomi gig menawarkan solusi pendapatan baru bagi bekas pekerja yang banyak dirumahkan.

Jika ditelusuri, ekonomi gig ini merupakan ekstensi dari ekonomi pengetahuan, dimana transaksi dan kontrak jangka pendek dilakukan dalam sebuah platform berbasis teknologi informasi. Pelaku ekonomi gig diposisikan sebagai kontraktor-lepas yang menawarkan barang/jasa yang dimiliki/diproduksinya melalui platform daring yang dikelola oleh sebuah perusahan. Ekonomi gig sering diidentikan dengan bisnis taksi daring seperti Gojek dan Uber, serta bisnis sejenis lainnya seperti Airbnb (properti), dsb.

Bagi pelakunya ekonomi gig menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Pelaku dapat login ke aplikasi daring kapan saja tanpa jam kerja yang mengikat. Bagi penggunanya, ekonomi gig menawarkan layanan yang cepat dan murah. Singkatnya, tinggal ‘klik’ langsung ‘dapat’. Terlepas flexibilitas yang ditawarkannya, ekonomi gig tidak luput dari kritik. Setidaknya bisa dirangkum dalam tiga isu berikut.

Pertama, ekonomi gig menjadi ancaman serius bagi kelangsungan bisnis petahana. Kasus perseteruan antara taksi daring dan taksi konvensional adalah contohnya. Menariknya, friksi ini hanya terjadi di sektor transportasi. Sementara di sektor lainnya, seperti properti dan retail, tidak menunjukkan gejolak sosial yang berarti.

Kedua, ekonomi gig menyebabkan hilangnya potensi pajak. Regulasi perpajakan belum sepenuhnya kompatibel dengan jenis ekonomi baru ini. Status bekerja mandiri (self-employment) menyebabkan pelaku ekonomi gig berpotensi luput dari kewajiban pajak. Di UK, sebagaimana dilaporkan oleh BBC-UK, dengan estimasi lima juta pelaku ekonomi gig di 2020, penghasilan pajak yang hilang diperkirakan mencapai 3,5 milyar poundsterling. Jumlah yang cukup fantastis. Berbeda dengan isu persaingan usaha, isu perpajakan ini kurang mendapat perhatian di publik Indonesia. Sepertinya dikarenakan Pemerintah masih berkutat pada penyelesaian konflik horizontal di isu pertama.

Ketiga, ekonomi gig dituduh mengabaikan hak-hak pekerja, seperti keselamatan kerja dan asuransi sosial. Hal ini karena pelaku ekonomi gig dipandang sebagai kontraktor-individu lepas yang memperkerjakan diri sendiri, bukan sebagai karyawan yang haknya wajib dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Jika kita merujuk pada ekonomi gig yang sudah lebih mapan seperti halnya di UK, jumlah pelaku ekonomi gig sudah cukup signifikan di ekonomi UK. Kebanjiran suplai menyebabkan tingkat pendapatan pelaku ekonomi gig berkurang drastis. Singkatnya, tidak tersedia cukup pekerjaan untuk semua pelaku ekonomi gig. Akibatnya, pelaku ekonomi gig sangat riskan terhadap goncangan ekonomi. Bukannya menjadi penyumbang pajak, mereka justru berpotensi menjadi beban tambahan bagi dana publik.

Dari sisi penyedia platform daring, persaingan memaksa mereka untuk lebih efisien dengan cara memotong tarif dan memperbesar komisi. Akibatnya, pendapatan pelaku ekonomi gig semakin tertekan lebih dalam lagi. Kisah pilu yang sama pun berulang. Bedanya, kali ini dibungkus dalam narasi ekonomi gig yang berbasis TI. Karakter eksploitatif yang ganas dari ekonomi gig ini sedang panas-panasnya dibahas di publik UK. Beberapa kasus bahkan sudah memasuki ranah hukum. Sejauh ini, keputusan pengadilan cenderung berpihak kepada pelaku ekonomi gig. Argumen yang dikedepankan adalah bahwa anggapan pelaku ekonomi gig merupakan pelaku usaha mandiri adalah manipulatif. Mereka sesungguhnya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Sesungguhnya kontrol terhadap harga atas produk/jasa mereka serta alokasi kontrak pekerjaan ada di perusahaan penyedia platform daring.

Kesimpulannya, ekonomi gig yang tercipta di era ekonomi pengetahuan, dan disponsori oleh generasi milenial, berpotensi menciptakan kembali pola relasi kerja yang eksploitatif. Oleh kerenanya, Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipatif menyangkut aspek perlindungan ketenagakerjaan, persaingan usaha dan perpajakan. Dan ini harus segera karena, seperti halnya generasi millennial, pelaku dan pengguna ekonomi gig kurang sabar menunggu. Mereka maunya tinggal ‘klik’ langsung ‘beres’[.]

 

*Penulis adalah seorang pemerhati perencanaan dan pembangunan, admin blog rumahpangripta.org, mahasiswa doktoral di UCL, UK

Featured image: marketbusinessnews.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s