Telaah Komparatif Konstelasi Perencanaan Ruang Negara-negara Eropa

Oleh: Khairul Rizal

Perencanaan di negara Eropa Barat dianggap lebih mapan dibanding Indonesia. Untuk dapat mengadopsi (dengan penyesuaian tentunya), pembelajaran dapat dan perlu dilakukan.  Tulisan ini melihat menelusuri secara daring berbagai  situs resmi otoritas perencanaan spasial di beberapa negara Eropa Barat, yaitu: Inggris, Belanda, Jerman, Spanyol, Italia, Swedia, Denmark, Finlandia dan Prancis. Substansi riviu dikerucutkan hanya pada konstelasi perencanaan ruang yang diadopsi beserta prinsip-prinsip yang mendasari kenapa mengadopsi sebuah sistem tertentu.

Konstelasi perencanaan ruang di Eropa dipengaruhi gelombang lokalisme yang melanda di paruh kedua abad kedua puluh. Sebagai telaah komparatif, Penulis akan membagi administrasi pemerintahan ke dalam tiga jenjang utama: nasional, regional dan lokal/komunal[1]. Secara umum, transfer kewenangan ke pemerintah lokal menyebabkan peran pemerintahan nasional dalam perencanaan ruang berkurang secara signifikan. Cakupan substansi perencanaan ruang di tingkat nasional maupun regional bergeser dari perencanaan menyeluruh menjadi perencanaan strategis yang hanya memuat prinsip-prinsip umum perencanaan ruang dan fokus pada kebijakan struktur ruang saja. Di beberapa kasus, seperti halnya Inggris, perencanaan ruang di tingkat regional[2] sudah dihapus. Di kasus lain, perencanaan di tingkat nasional justru yang dihilangkan, seperti halnya Finlandia dan Spanyol. Beberapa tetap mempertahankan perencanaan ruang di tingkat regional, namun lebih didasarkan pada kebutuhan (bottom-up demand) ketimbang kewajiban.

Menariknya, perencanaan ruang di tingkat makro (nasional dan regional) pada umumnya memiliki status hukum yang tidak mengikat. Di Inggris, meskipun pemerintah nasional masih mengeluarkan dokumen perencanaan spasial di tingkat nasional yang dinamakan National Planning Policy Framework, jumlah halaman dipangkas dari 1.000  lebih menjadi sekitar 60 halaman. Perencanaan ruang di tingkat regional ditiadakan. Sebagai gantinya, ada kewajiban untuk berkoordinasi dan bekerjasama antar-pemerintah lokal dalam penyusunan rencana spasial. Seperti Inggris, Belanda juga masih mempertahankan perencanaan ruang di level nasional dan regional, namun fokus pada rencana struktur ruang dan beberapa isu perencanaan kunci saja. Rencana pola pemanfaatan ruang, atau rencana zonasi, hanya ada di tingkat lokal dan komunal. Pemerintah nasional dan atau regional masih dapat melakukan intervensi jika kepentingan mereka terganggu, dengan membuat rencana integrasi dan adaptasi. Jadi, seperti disinggung di atas, sifatnya hanya jika diperlukan, bukan sebuah kewajiban.

Jerman memiliki konstelasi yang menarik. Secara hukum pemerintah federal dapat menyusun rencana tata ruang untuk wilayah nasional. Namun pada kenyataannya, kekuatan hukum pemerintah federal tersebut hanya digunakan tidak lebih untuk perencanaan ruang di zona ekonomi eksklusif, perencanaan struktur, dan penyusunan panduan. Seperti halnya Indonesia, Jerman masih mengadopsi perencanaan ruang regional dan perencanaan kawasan strategis di tingkat regional. Praktek perencanaan pola ruang diserahkan sepenuhnya ke tingkat lokal. Pemerintahan lokal, khususnya pemerintah kota, menyusun rencana zonasi (F Plan) dengan ketelitian peta 1:10.000, dan rencana tapak (B Plan) dengan ketelitian peta 1:500.

Negara-negara Skandinavia (Swedia, Denmark dan Finlandia) menawarkan pembelajaran yang menarik. Swedia tidak memandang perlu perencanaan ruang di tingkat nasional. Ketimbang membuat perencanaan nasional tersendiri, pemerintah melakukan intervensi terhadap perencanaan lokal untuk mengakomodir kepentingan nasional. Begitu juga dengan perencanaan di tingkat regional yang disusun lebih berdasarkan kebutuhan ketimbang kewajiban. Kebanyakan perencanaan di tingkat ini disusun berdasarkan inisiatif dan kolaborasi beberapa pemerintah lokal yang membutuhkan perencanaan makro bersama, ketimbang prakarsa dari pemerintah regional itu sendiri. Namun demikian, beberapa perencanaan ruang di tingkat regional dibuat oleh pemerintah nasional, khususnya untuk wilayah metropolitan utama seperti Stockholm. Ujung tombak perencanaan spasial Swedia tetap berada di tingkat lokal

Sedikit berbeda dengan Swedia, Denmark tetap memiliki perencanaan ruang untuk tingkat nasional. Namun, muatan substansi perencanaan ruang nasional sangat generik, lebih bersifat panduan dan fokus pada perencanaan struktur ruang. Mirip dengan Swedia, pemerintah nasional melakukan intervensi di perencanaan lokal untuk mengawal kepentingan nasional melalui mekanisme review dan veto[3]. Meskipun perencanaan ruang di level regional tetap ada, sifatnya sebagai rencana strategis (bukan umum) dan tidak mengikat secara legal. Sementara itu, perencanaan ruang Finlandia sedikit berbeda dari kedua tetangga Skandinavia-nya. Pemerintah nasional Finlandia tidak mengadopsi perencanaan ruang nasional, melainkan memilih membuat perencanaan ruang di level regional[4]. Perencanaan ruang disusun secara bottom-up, dimana perencanaan ruang di level lokal tetap menjadi instrumen utama pelaksanaan pembangunan.

Kontras dengan Skandinavia, perencanaan ruang di Spanyol dan Italia dititikberatkan di level regional.  Penulis menemukan bahwa pemerintah lokal membuat rencana umum tata ruang, namun tidak ditemukan informasi apakah pemerintah lokal juga berkewajiban membuat rencana detail, dan bagaimana rencana umum spasial tersebut diimplementasikan. Kedua negara memilih untuk tidak memiliki perencanaan ruang di tingkat nasional. Namun demikian, Italia masih mempunyai rencana infrastruktur untuk level ini. Di samping itu, bentuk perencanaan regional yang diadopsi sedikit berbeda. Spanyol mengintegrasikan perencanaan ruang dan perencanaan  pembangunan (sektor) di level ini (seperti halnya Prancis), sementara Italia lebih menekankan pada perencanaan bentang alam (landscape plan). Prancis adalah satu-satunya negara Eropa dalam telaah ini yang memiliki perencanaan ruang dan perencanaan pembangunan yang terintegrasi di semua level.

Dari telaah di atas, kita dapat mendeteksi pola sekaligus variasi dalam konstelasi perencanaan ruang di negara-negara Eropa (lihat Tabel di bawah). Negara-negara Eropa mulai menyederhanakan, bahkan meninggalkan, perencanaan ruang di tingkat nasional dan memberikan peran yang jauh lebih besar pada perencanaan ruang di tingkat lokal. Lalu, apa yang menyebabkan variasi dalam konstelasi perencanaan ruang di negara-negara tersebut?

Perencanaan di Eropa

Konteks spesifik dari negara yang bersangkutan sepertinya mempengaruhi konstelasi perencanaan ruang masing-masing negara. Kami mengamati bahwa negara-negara yang struktur ekonomi wilayahnya kurang merata merespon dengan memberikan penekanan pada perencanaan ruang di tingkat regional. Hal ini cukup masuk akal karena perencanaan di tingkat lokal berpotensi membuat struktur wilayah menjadi kurang kohesif yang pada akhirnya dapat memperlebar celah ketimpangan wilayah. Perencanaan ruang di tingkat yang lebih makro secara konseptual lebih relevan dalam mengatasi isu seperti ini. Spanyol, Italia, dan Jerman adalah negara-negara dengan ketimpangan yang tinggi untuk standar Eropa. Gap kesejahteraan antara penduduk perkotaan dan perdesaan telah mendorong Spanyol untuk mengurangi celah tersebut melalui perencanaan ruang di tingkat regional. Italia menghadapi isu yang serupa antara wilayah utara dan selatan, dan Jerman untuk wilayah barat dan timur. Dengn struktur wilayah yang timpang, bukan suatu yang mengherankan jika negara-negara tersebut masih mengadopsi perencanaan ruang di tingkat regional.

Sebaliknya, negara-negara dengan ketimpangan antarwilayah yang rendah cenderung tidak menggunakan instrumen perencanaan ruang regional, atau menggunakan hanya seperlunya saja, khususnya untuk kawasan metropolitan. Negara-negara yang masuk dalam kategori ini antara lain negara-negara Skandinavia, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut fokus pada peningkatan daya saing dan inovasi lokal untuk bersaing di kancah global. Oleh karenanya, perencanaan di tingkat lokal atau kota sebagai pusat inovasi yang berdaya saing menjadi orientasi perencanaan spasial di negara-negara tersebut.

Di atas itu semua, level pembangunan dari masyarakat industri Eropa yang sudah mapan menempatkan isu lingkungan, sumber daya dan bentang alam serta kelestarian budaya menjadi prioritas utama dalam perencanaan ruang, terlepas di level mana perencanaan ruang itu dibuat.

 

[1] Dalam dunia nyata, jenjang administrasi pemerintahan cukup bervariasi dengan derajat kewenangan yang beragam.

[2] Setara provinsi di Indonesia

[3] Semacam persetujuan substansi di sistem Indonesia

[4] Jika disetarakan dengan Indonesia, RTRW pulau/provinsi disusun oleh pemerintah pusat.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s