Jabodetabek dan kawasan metropolitan di Australia. Lesson learnt?

Oleh Agungwah*

Jakarta metropolitan area atau lebih lazimnya kita sebut Jabodetabek ini memang unik. Kontras dengan kawasan metropolitan di manapun termasuk di Australia, Jabodetabek punya populasi sekitar 28-30 juta orang. Sebagai pembanding, seluruh populasi Australia saja “hanya” memiliki 24 juta orang. Artinya dari jumlah penduduk, Jabodetabek harus menampung jumlah penduduk jauh lebih besar daripada kawasan metropolitan manapun di dunia termasuk di Australia.

 

Apa yang berbeda?

Dari jumlah penduduk yang berbeda ini, maka banyak aspek lain yang menyebabkan  perbedaan Jabodetabek semakin nyata dengan kawasan metropolitan di Australia. Jumlah sarana pelayanan perkotaan dalam soal kebutuhan rumah misalnya, Jakarta – yang adalah pusat kawasan Jabodetabek – harus menampung 10-12 juta orang, sedangkan Brisbane – kawasan inti Brisbane metropolitan area – hanya perlu melayani 4 juta orang saja atau sepertiga dari kebutuhan rumah di Jabodetabek.

Kepadatan penduduk di Jabodetabek juga jauh lebih tinggi dibandingkan Brisbane metropolitan area. Dalam 100×100 meter lahan (atau satu hektar) hanya ada 1.7 penduduk di Brisbane metropolitan area, sedangkan di Jabodetabek, ada 4 orang penduduk dalam setiap hektar lahannya.

Tentu jumlah penduduk dan kepadatan penduduk ini berimbas kepada sarana prasarana perkotaan (urban services). Akan dibutuhkan jumlah sarana perkotaan yang lebih banyak, seperti rumah sakit, sekolah dasar, pusat perbelanjaan, dan taman bermain yang perlu dibangun untuk menampung kegiatan penduduk di Jabodetabek.

Belum lagi soal transportasi. Ada lebih dari tiga juta penglaju (commuters) dari luar Jakarta yang setiap hari harus masuk ke daerah segitiga emas Jakarta [1]. Ini hampir sama dengan memindahkan seluruh populasi Brisbane metropolitan area (4 juta orang) setiap hari! Jumlah penglaju di Jabodetabek yang terlayani oleh transportasi umum masih  jauh melampaui kapasitas commuter line yang sekarang ada yaitu satu juta penumpang [2].

 

Manajemen yang berbeda

Hal lain disamping jumlah penduduk dan transportasi yang berbeda adalah soal kewenangan lembaga perencanaan kawasan metropolitan.

Di Australia, semua kawasan metropolitan berada dalam satu state (setingkat provinsi di Indonesia). Tidak ada yang lintas state.

Brisbane, Sydney, atau Melbourne metropolitan areas semua berada dalam masing masing state yaitu Queensland, NSW, dan Victoria state government. Tidak ada kawasan metropolitan yang berada dalam dua atau lebih kewenangan state.

Planning scheme yaitu dokumen berisi tentang land-use zoning system (zonasi penggunaan lahan) disusun oleh state dan dijalankan oleh city and regional councils (setingkat kabupaten/kota). Artinya, usulan pembangunan disampaikan ke city atau regional council dimana pembangunan akan dilaksanakan. Cenderung tidak ada pembangunan lintas wilayah dan tarik-ulur kepentingan sangat minim terjadi.

Berbeda sekali dengan Jabodetabek. Jabodetabek ada dalam tiga provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Setiap provinsi punya misi masing-masing ditambah lagi dengan kewenangan perencanaan dan izin pembangunan yang ada pada level kebupaten/kota. Tarik-ulur kepentingan sering terjadi [5], bahkan sejak dulu di era 70an [6]

Hal ini membuat ruwetnya membuat sebuah dokumen rencana tata ruang yang sinkron di Jabodetabek. Walaupun sudah ada lembaga koordinasi Jabodetabek, lembaga ini tidak mempunyai kewenangan yang kuat sehingga belum bisa memberikan dampak pada dokumen rencana tata ruang masing-masing kabupaten/kota di Jabodetabek [3].

 

Apa yang kita bisa pelajari?

Walaupun hampir bisa dikatakan Jabodetabek jauh berbeda dengan kawasan metropolitan di Australia, paling tidak ada tiga pelajaran yang bisa kita petik dari perencanaan kawasan metropolitan di Australia. Kami ambil contoh dari perencanaan Brisbane metropolitan area.

Vision yang jelas

Brisbane metropolitan area punya visi pembangunan yang berkelanjutan [4]. Kenapa topik keberlanjutan yang di pilih? Karena Brisbane metropolitan area punya keunikan yang tidak dimiliki oleh state lain, yaitu tempat bermukimnya koala, binatang khas Australia.

Kekhasan ini yang membuat Brisbane metropolitan area (sekitar 12 councils)  mendorong rencana pembangunan berkelanjutan yang menciptakan pembangunan tanpa merusak ekosistem alami Koala.

Konsep pembangunan yang jelas

Visi keberlanjutan ini dijabarkan lebih detail dengan konsep pembangunan yang jelas. Pertama, Brisbane metropolitan area menetapkan apa yang dinamakan urban boundary. Jadi sudah ditetapkan batasan terluar pembangunan kawasan perkotaan terletak pada urban boundary itu. Tidak boleh ada pembangunan kawasan perkotaan di luar batasan yang sudah di tetapkan tersebut. Artinya, tidak dimungkinkan membuka lahan baru, misalnya membuka sebuah kompleks perumahan, di luar urban boundary ini.

Lalu pertanyaannya, tanpa membuka lahan baru, bagaimana Brisbane metropolitan area akan menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya? Solusi yang ditawarkan adalah vertical urban development.  Ditetapkan konsep pembangunan medium height residential unit, yaitu pembangunan residential unit (perumahan) dengan skala ketinggian 4 hingga 8 lantai. Skala ketinggian 4-8 lantai ini dipilih karena lebih sesuai dengan kepadatan permukimam yang diinginkan dengan sarana prasaran yang telah ada.

Ditetapkan pula kawasan transit oriented development (TOD), yaitu kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi yang terintegrasi dengan kemudahan akses ke simpul transportasi baik bus atau commuter train.

Data spasial yang jelas

Pembangunan kawasan metropolitan di Australia didukung dengan data spatial yang akurat. Garis-garis batas pada semua permukaan lahan baik itu pada lingkungan yang alami (natural features) atau bangunan atau dan lahan sudah sangat detail dan akurat. Hal ini sangat menunjang pengambilan keputusan misalnya penetapan wilayah rekreasi atau konservasi yang tidak bisa diganggu gugat untuk kepentingan yang lain, misalnya diubah menjadi permukiman. Atau misalnya soal rayonisasi untuk sekolah atau rumah sakit pada setiap suburbs (setingkat kelurahan).

Bukannya tidak mungkin Jabodetabek juga bisa menjadi contoh pengelolaan metropolitan yang baik di Indonesia. Asalkan semua pemangku kepentingan punya visi yang sama. Semoga terwujud.

 

*Pemerhati perkotaan tinggal di Australia

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s