Catatan Akhir Tahun 2018 dan ‘Outlook’ Tahun 2019

Tidak terasa tahun 2018 segera berakhir. Sepanjang tahun ini Rumah Pangripta (RP) telah mempublikasikan 21 tulisan yang mengulas berbagai isu mulai dari energi terbarukan, perkotaan dan metropolitan, transportasi, tata ruang, politik kebijakan, hingga kebencanaan. Ruang Pangripta mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kontributor yang turut menyemarakkan diskursus akademik dan kebijakan di ranah keplanologian yang merupakan platform rumahpangripta.org.

Di tahun ini RP telah memfasilitasi pelaku di sektor energi terbarukan untuk menyampaikan ide dan pemikiran mereka tentang peluang dan tantangan dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sebagaimana diangkat dalam tulisan ‘Sang Pembajak Kebijakan’, sektor energi juga sepertinya masih ‘terbajak’ oleh kepentingan energi konvensional. Kebijakan energi (khususnya tarif) dinilai masih belum kondusif bagi pengembangan energi terbarukan, terutama untuk skala mikro.

Isu lainnya yang diangkat RP adalah aglomerasi perkotaan. Aglomerasi diyakin memberikan berbagai benefit seperti kemudahan untuk mencari input produksi sekaligus akses ke pasar yang terkonsentrasi. Di samping itu, aglomerasi juga memfasilitasi orang untuk bertukar informasi dan saling belajar satu dengan yang lain. Hasilnya, aglomerasi menciptakan kondisi yang mendorong lahirnya inovasi melalui kemudahan untuk mengkombinasikan beragam pengetahuan yang terkonsentrasi di dalam sebuah wilayah geografi yang relatif sempit.

Akan tetapi, aglomerasi juga membawa ekternalitas negatif bersamanya, seperti kongesti, inflasi dan degradasi.  Kemacetan di kawasan metropolitan adalah salah satu contohnya, di samping inflasi harga lahan yang meroket dan degradasi kualitas lingkungan.

Fenomena aglomerasi perkotaan di Pulau Jawa telah diulas secara rinci oleh salah seorang kontributor. Diskursus akademik tentang urbanisasi di skala planet juga turut diriviu. Dan lagi, beberapa isu tematik terkait aglomerasi perkotaan ikut diangkat seperti pola komuter dan kemacetan perkotaan, ekonomi informal perkotaan, dan keberadaan kaum milenial perkotaan. Tentunya diskusi mengenai isu-isu perkotaan tersebut tetap dibingkai dalam kerangka teori perkotaan yang ada. Teori perkotaan itu sendiri ternyata tidak statis, namun terus berevolusi mencari keseimbangan antara kenyamanan lanskap fisik perkotaan dan peran ekonominya sebagai mesin pertumbuhan.

Isu dan teori perkotaan yang didiskusikan mengantar kita pada pertanyaan bagaimana sebaiknya kita mengelola kawasan metropolitan? Kali ini RP merasa sangat beruntung karena ada kontributor dari Australia yang bersedia berbagi pembelajaran tentang pengelolaan metropolitan di negeri Kangguru. Kejelasan visi dan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan kawasan metropolitan di sana. Kontras dengan itu, visi yang blur serta kelembagaan yang terfragmentasi dalam sistem metropolitan di Indonesia membuat rencana tata ruang yang seharusnya menjadi sistem integrator lebih rumit untuk disinkronkan dan diimplementasikan.

Banyaknya kejadian bencana belakangan ini mendorong RP untuk mengangkat isu ini. Berbekal database tsunami global, RP meninjau fakta sejarah tentang kejadian tsunami di Palu. Hasilnya, fakta sejarah yang ada justru lebih banyak menimbulkan pertanyaan dari pada jawaban terhadap bagaimana seharusnya kita memitigasi bencana.

Lalu, seperti apa outlook isu keplanologian di tahun depan. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2019 merupakan tahun politik nasional. Dari beragam isu yang berkompetisi untuk mendapatkan perhatian di tahun 2019, RP memandang beberapa diantaranya tetap strategis untuk diangkat dalam diskursus kebijakan. Pertama adalah isu kebencanaan. Beberapa tragedi bencana yang menghantam negeri ini di akhir tahun 2018 akan memberikan semacam ‘seasonal effects’ hingga ke tahun 2019.

Kedua, RP memandang bahwa isu perkotaan khususnya terkait perumahan akan menjadi isu sentral di tahun 2019. Isu ini dipicu oleh kehadiran generasi milenial yang lebih menyukai habitat perkotaan. Kaum milenial menuntut penyediaan perumahan yang terjangkau di kawasan perkotaan. Sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh politikus jika mereka tidak mau kehilangan dukungan dari generasi mileneal.

Ketiga adalah isu perencanaan di era dijital 4.0. Jelas bahwa kota cerdas berada di tengah-tengah isu dijital ini. Banyak walikota mengklaim kota mereka adalah kota cerdas hanya dengan mempunyai sebuah ruangan di balai kota yang disebut ‘command centre’. Isu ini jauh lebih luas dari hanya sekedar command centre. Misalnya, sejauh apa dampak kehadiran transportasi daring terhadap sistem angkutan umum perkotaan?

Keempat, keberlanjutan dan inklusivitas akan menjadi pressing issues di tahun 2019 dan setelahnya. Isu ini telah menjadi agenda internasional sebagaimana yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agendas (NUA). Tantangannya adalah membangun ukuran keberlanjutan dan inklusivitas ini secara objektif dan berbasis data, sebagaimana yang dipromosikan oleh urban environment and social inclusion (UESI) index.

RP mengundang para kontributor untuk memberikan pandangan kritis terhadap – walau tidak terbatas – pada outlook isu-isu keplanologian tersebut.

Tabik!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s