Menapak Jalur Manufaktur Nusantara

Oleh Rikha*

Di tulisan sebelumnya, kami telah mengulas pola aglomerasi perkotaan nusantara. Dengan pendekatan yang sama, tulisan kali ini mengulas pola sebaran industri manufaktur nusantara.

Analisis menggunakan data PDRB tahun 2017 di tingkat kabupaten dan kota. Kami mengadopsi formula Revealed Comparative Advantage untuk melihat dominasi suatu sektor di suatu wilayah kabupaten/kota relatif terhadap wilayah yang lebih luas (nasional). Secara konsep, nilai RCA sama atau di atas satu berarti bahwa peran sebuah sektor di suatu wilayah lebih dominan dibandingkan peran sektor tersebut di level nasional, dan sebaliknya.

Di sini kami berargumen bahwa keunggulan komparatif ini dalam tingkatan tertentu juga merefleksikan keunggulan kompetitif. Kami berpandangan bahwa dominisasi suatu sektor tidak muncul dengan sendirinya. Kami yakin bahwa sudah terjadi akumulasi yang menyebabkan sektor tersebut menguat di suatu wilayah, seperti akumulasi modal, infrastruktur fisik, tenaga kerja terlatih, industri pendukung, dan institusi wilayah yang mendukung industri manufaktur di wilayah tersebut.

Hasil penghitungan nilai RCA kami tampilkan dalam bentuk peta pada Gambar 1. Secara frekuensi, hanya 95 kabupaten/kota (18.5%) yang memiliki keunggulan komparatif  di sektor industri manufaktur (warna merah). Sesuai dugaan, sebagain besar kabupaten/kota itu terkonsentrasi di Pulau Jawa (52.6%) dan Pulau Sumatera (30.5%).

Gambar 1 Jalur Manufaktur Nusantara

Haruskah kita fokus pada wilayah dengan sektor manufaktur yang sudah kuat, sehingga bisa mendorong keunggulan kompetitif sektor industri manufaktur secara agregat di tingkat nasional? Atau kita sebaiknya fokus pada wilayah dengan sektor manufaktur yang masih lemah sehingga bisa mendorong pertumbuhan yang lebih merata? Tentunya ada pro dan kontra terkait kedua pilihan kebijakan tersebut.

Pilihan pertama tentunya pilihan yang lebih mudah karena pada dasarnya industri manufaktur yang ada di suatu wilayah kondisinya sudah berkembang. Dengan demikian, upaya bisa lebih diarahkan pada optimalisasi atau diversifikasi industri. Akan tetapi, argumen yang kontra akan melihat pilihan ini sebagai sesuatu yang kurang ‘fair’ dan akan berujung pada ketimpangan pembangunan yang semakin lebar. Wilayah dengan sektor manufaktur yang sudah kuat harusnya sudah cukup kuat untuk berkompetisi secara mandiri di pasar nasional atau bahkan global. Oleh karena itu, sumber daya sebaiknya difokuskan pada wilayah lain yang lebih membutuhkan.

Sebaliknya, pilihan kedua lebih didasarkan pada upaya untuk meratakan pertumbuhan dengan mempromosikan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah tinggi di wilayah-wilayah yang belum begitu berkembang. Tantangannya adalah dengan kondisi sektor industri manufaktur yang belum berkembang, upaya yang diperlukan untuk mempromosikan industri manufaktur akan jauh lebih besar. Hal ini belum mempertimbangkan risiko gagal yang lebih tinggi yang sering berujung pada kesia-siaan investasi. Belum memadainya infrastruktur dasar, kurangnya tenaga kerja terampil, industri pendukung yang belum terbangun, serta institusi yang belum kondusif membuat upaya promosi sektor ini akan jauh dari mudah.

Kami mengusulkan pilihan ketiga, yaitu fokus pada wilayah dengan sektor industri manufaktur yang sudah mulai terbangun, namun belum begitu kuat untuk menjadi sebuah wilayah industri (industrialised regions). Secara teknis, wilayah seperti ini didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki sektor industri manufaktur dengan nilai RCA mendekati satu. Singkatnya, sektor industri manufaktur sudah cukup maju, namun belum sepenuhnya maju sehingga layak disebut sebagai wilayah industri.

Wilayah dengan karakteristik seperti ini tidak membutuhkan sumber daya yang relatif besar untuk mendorong industri manufakturnya. Dengan kata lain, hanya dengan sedikit stimulus akan mempercepat industrialisasi di wilayah ini. Fokus pada wilayah dengan karaktersitik seperti itu dipandang lebih realistis dan merupakan opsi kebijakan industrial yang tepat untuk merespon tantangan ganda pembangunan kewilayahan: pertumbuhan dan pemerataan.

Dengan argumen tersebut, kami melakukan identifikasi terhadap wilayah-wilayah dengan karakterisitik demikian, yang selanjutnya disebut sebagai wilayah potensi industri (industrialising regions). Secara visual, wilayah yang berwarna biru muda adalah kabupaten dan kota yang merupakan wilayah potensi industri. Secara total ada 46 kabupaten/kota yang dapat dikategorikan wilayah potensi industri. Dari jumlah tersebut, 70 persen berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Selanjutnya, dengan mengamati distribusi spasial wilayah industri dan wilayah potensi industri, kami mengkonstruksi apa yang kami sebut sebagai jalur manufaktur nusantara. Di Pulau Sumatera terlihat jelas bahwa jalur manufaktur ini membentang sepanjang sisi Sumatera bagian timur, kecuali di Aceh dan Jambi. Di Pulau Jawa jalur manufaktur terbentuk di bagian utara pulau dengan beberapa pengecualian, seperti di kawasan selatan dan tengah Jateng (sekitar Cilacap, Yogyakarta, dan Surakarta), dan di tengah Jatim (sekitar Kediri dan Malang).

Pulau Kalimantan adalah pulau di mana sektor manufakturnya menunjukkan pola yang terkonsentrasi di beberapa wilayah saja, terutama di pesisir bagian selatan Kalteng (Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Sukamara), sisi bagian timur Kaltim (Balikpapan dan Bontang) dan Kalimantan Selatan (Kota Baru).

Tidak banyak ditemukan wilayah industri di pulau besar lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kawasan ini lebih di dominasi oleh aktivitas ekonomi berbasis sektor mineral dan pertanian. Pulau Sulawesi, misalnya, hanya ada beberapa wilayah industri dan potensi industri yang terdeteksi, seperti Bitung di Sulut, Banggai dan Morowali di Sulteng, dan Pangkajene Kepulauan di Sulsel. Dengan kondisi tersebut, jalur manufaktur sepertinya sulit dibentuk di pulau Sulawesi.  

Sangat disayangkan, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku tidak memiliki wilayah potensi industri sama sekali, kecuali Halmahera Selatan. Kondisi yang kurang lebih sama ditemukan di Pulau Papua. Dari 42 wilayah di pulau tersebut hanya ada tiga wilayah industri, yaitu Sorong dan Teluk Bintuni di Papua Barat serta Boven Digoel di Papua. Dengan hanya tiga titik tersebut sulit untuk membangun jalur manufaktur di Pulau Papua yang cukup luas[.]

*Rikha adalah seorang pengamat perkotaan dan ekonomi geografer independen. Kontributor aktif di https://rumahpangripta.org.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s