Menata Penataan Ruang

Oleh Rikha*

Sudah lebih dari satu dasawarsa Undang-undang Penataan Ruang (UUPR) diadopsi. Namun, wujud ruang pembangunan sepertinya masih jauh dari apa yang divisikan oleh UU tersebut. Praktek pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang masih jamak terjadi. Penegakan tata ruang pun masih jauh tertinggal. Ironisnya, justru rencana tata ruang (RTR) yang akhirnya ‘dipaksa’ untuk menyesuaikan.

Penyempurnaan sistem penataan ruang yang dilakukan satu dasawarsa lalu dimotivasi oleh agenda reformasi yang sedang bergulir saat itu, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Di samping itu, upaya untuk mensinkronkan rencana spasial dengan rencana pembangunan juga menjadi ‘concern’ dari sistem penataan ruang yang sekarang, terutama konsistensi jangka waktu perencanaan.

Dan lagi, pengendalian penataan ruang dalam sistem yang lama dinilai sangat lemah sehingga perlu diperkuat dengan berbagai instrumen pengendalian, seperti sanksi, perizinan, insentif/disinsentif, dan peraturan zonasi. Isu kapasitas kelembagaan penataan ruang juga menjadi perhatian serius dalam UUPR saat ini yang diselenggarakan melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang.

Namun demikian, sistem penataan ruang yang sekarang tidaklah bebas dari kritik. Sistem penataan ruang saat ini dinilai terlalu kompleks. Sementara itu, kapasitas pelaku penataan ruang tidak siap dengan kompleksitas tersebut. Keadaan menjadi semakin pelik dengan tingginya intensitas pembangunan dan meningkatnya tekanan dari kompetisi global.

Salah satu kompleksitas yang dihasilkan sistem penataan ruang saat ini adalah masifnya jumlah RTR yang harus dihasilkan (lihat Tabel 1). Di tingkat nasional, misalnya, selain RTRW nasional dan pulau terdapat 76 kawasan strategis nasional (KSN) yang diamanatkan untuk disusun RTR-nya.

Di level provinsi, selain kewajiban menyusun RTRW provinsi untuk 34 provinsi, kami mengidentifikasi tambahan 788 kawasan strategis provinsi (KSP) yang diamanatkan untuk disusun RTR-nya. Provinsi yang memiliki KSP terbanyak adalah provinsi yang secara luas wilayah termasuk kecil, yaitu Bali dengan 65 KSP. Cukup bikin kaget, bukan? Kebanyakan KSP di Bali adalah kawasan peribadatan pura. Provinsi dengan KSP terbanyak kedua adalah Jateng dengan 62 KSP dan disusul oleh Jatim dengan 55 KSP.

Dengan jumlah 508 kabupaten/kota, jumlah RTR yang harus dihasilkan bertambah secara signifikan. Secara aturan, selain rencana umum, kabupaten/kota juga diwajibkan membuat rencana rinci tata ruang, termasuk RTR kawasan strategis kabupaten/kota (KSK), rencana detail tata ruang (RDTR) beserta peraturan zonasi dari masing-masing rencana detail tersebut.

Perlu dicatat bahwa meskipun secara sistem peraturan zonasi merupakan domain pengendalian, dalam kenyataannya peraturan zonasi ini sering dibuat secara bersamaan dengan RDTR.

Table 1 Perencanaan Ruang yang Masif

LEVELRENCANAJUMLAH RENCANA
NasionalRTRWN1
RTR Pulau6
RTR KSN76
ProvinsiRTRW Provinsi34
RTR KSP788
Kab/KotaRTRW Kab/Kota508
RTR KSK1.524*
RDTR7.094**
Peraturan Zonasi7.094**
JUMLAH17.073

* Diasumsikan tiga ksk per kab/kota
** Diasumsikan sesuai jumlah kecamatan

Jika kita asumsikan terdapat tiga kawasan strategis di setiap kabupaten/kota, dan rencana detail yang disusun adalah untuk setiap kecamatan yang terdapat dalam wilayah kabupaten/kota, maka estimasi jumlah rencana tata ruang yang harus dihasilkan bisa mencapai 17 ribu rencana. Sebuah angka yang fantastik!

Tentunya, tidak setiap rencana dibuat dalam satu dokumen tersendiri. Pada kenyataannya, beberapa rencana dapat diintegrasikan ke dalam satu dokumen RTR, seperti RDTR dan peraturan zonasi. Dan lagi, RDTR untuk setiap bagian wilayah kabupaten/kota lazim dibuat dalam satu dokumen yang utuh. Dengan pengaturan dokumen seperti itu, maka jumlah dokumen RTR yang harus dihasilkan bisa turun drastis.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun secara dokumen jumlah yang harus dihasilkan bisa berkurang drastis, secara cakupan substansi jumlah RTR yang harus disusun tidaklah berkurang sedrastis itu.

Kapasitas pemerintah daerah untuk menyusun keseluruhan RTR itu ternyata juga terbatas. Di level provinsi misalnya, rata-rata dibutuhkan 2.198 hari, atau enam tahun, bagi provinsi untuk menyelesaikan RTRW-nya. Berbeda dengan anggapan umum yang berkembang selama ini, proses teknokratik ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama daripada proses politik penyusunan RTR. Rata-rata dibutuhkan waktu 1.311 hari bagi provinsi untuk menyiapkan substansi RTR, sementara proses politik hanya memakan waktu sekitar 887 hari (lihat Gambar 1).

Seseorang akan dengan mudah memprediksi bahwa dengan kapasitas yang tidak lebih baik serta kedalaman rencana yang lebih detail maka waktu yang dibutuhkan kabupaten/kota untuk menyelesaikan RTR dan RRTR-nya akan lebih lama.

Situasi sebagaimana didiskusikan di atas mengangkat adanya urgensi untuk mencari alternatif bagi penyederhanaan konstelasi perencanaan ruang yang berlaku saat ini. Untuk melakukan ini, ada baiknya kita mulai mengekplorasi berbagai alternatif penyederhanaan yang ada, sebagaimana yang pernah diulas sebelumnya di salah satu artikel blog ini[.]

Gambar 1 Waktu yang Diperlukan untuk Menyusun RTRW Provinsi

Catatan: Waktu penyusunan substansi teknis diukur dari tanggal pengesahan UUPR 26/2007 hingga persetujuan substansi. Proses pembahasan bersama DPRD diukur dari tanggal persetujuan substansi hingga tanggal pengesahan RTRW menjadi peraturan daerah.

*Rikha adalah seorang pengamat perkotaan dan ekonomi geographer independen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s