Konurbasi di Kalimantan

oleh Rikha*

Isu pemindahan ibukota negara mencuat kembali. Pada kenyataannya, ibukota negara kita sudah pindah sebanyak empat kali. Selain Jakarta, ibukota pernah pindah ke Yogyakarta, lalu ke Bukittinggi, dan ke Bireun, Aceh. Alasan pemindahan ibukota pada saat itu adalah untuk tetap menjalankan pemerintahan darurat akibat agresi militer Belanda. Tidak ada kontroversi mengenai pemindahan ibukota dalam waktu yang relatif pendek pada saat itu, karena memang itulah yang semestinya dilakukan.

Sekarang ini, ada rencana yang serius dari Pemerintah untuk memindahkan ibukota negara. Bukti keseriusan ini terlihat dari pemilihan calon lokasi ibukota yang mulai spesifik ke lokasi tertentu, yaitu Bukit Soeharto di Kalimantan Timur[1]. Seperti yang diduga, pro-kontra terhadap rencana tersebut terjadi lagi. Ada yang masih mempertanyakan kenapa harus pindah, namun sudah banyak juga yang ‘move-on’ dan melanjutkan diskusi di mana sebaiknya lokasi ibukota yang baru berada.

Tulisan ini, tentunya, termasuk yang sudah ‘move-on’.

Salah satu tulisan di blog ini pernah mengulas beberapa alternatif calon ibukota negara. Di tulisan tersebut dikemukakan tiga argumen utama yang dirangkum dari literatur yang sering dijadikan alasan pemindahan ibukota  negara, yaitu untuk menghilangkan jejak kolonial dan daya dukung kota yang kurang memadai, pemerataan pembangunan, serta menempatkan ibukota ke lokasi yang lebih sentral dan netral. Jika diikuti secara cermat, argumen pemindahan ibukota yang berkembang sejauh ini masih seputar tiga hal tersebut.

Tulisan kali ini menawarkan perspektif yang berbeda. Jika pada tulisan sebelumnya telah diungkap beberapa kelebihan dan kekurangan dari tiga alternatif lokasi yang ada, tulisan ini menelaah alternatif lokasi ibukota di Bukit Soeharto dari pola aglomerasi yang ada saat ini.

Visual dari pola agglomerasi perkotaaan kami tampilkan kembali di sini. Lokasi Bukit Soeharto sebagai calon kuat ibukota baru berada di antara aglomerasi Balikpapan dan Samarinda (titik biru).

Aglomerasi Perkotaan di Kalimantan

Dengan terpisah jarak sekitar 100 km dan tersambung dengan jalan tol, Balikpapan dan Samarinda dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit. Implikasi menjadikan Kawasan Bukit Soeharto menjadi ibukota baru menjadi cukup jelas: konurbasi (conurbation).

Bagi yang awam, konurbasi dalam bahasa yang sederhana adalah menyatunya dua atau lebih aglomerasi perkotaan akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan fisik kota. Dalam kasus ini, konurbasi diduga bakal terjadi dengan menyatunya aglomerasi Balikpapan dan Samarinda yang difasilitasi oleh kehadiran ibukota baru di Kawasan Bukit Soeharto.

Pertanyaannya adalah apakah konurbasi itu bagus atau buruk? Ini memang sebuah perdebatan di kalangan perencana. Namun demikian, dalam pandangan kami jawabannya adalah tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Menyatunya dua aglomerasi tentu akan menghasilkan aglomerasi yang cukup besar. Seperti yang pernah didiskusikan di tulisan lain di blog ini, aglomerasi mempunyai sisi baik dan buruknya. Jika kita bisa mengelola dampak buruk bawaan konurbasi, dan pada saat yang sama bisa meraup benefit yang ditawarkan oleh konurbasi, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, jika kita gagal mengatasi kongesti (kemacetan, kekumuhan, polusi, dsb) yang sangat mungkin dihasilkan dari konurbasi ini, maka kita akan terjebak ke dalam persoalan yang sama seperti di Jakarta. Back to square one.

Kehadiran ibukota baru, kami menduga, akan mempercepat proses konurbasi ini secara signifikan. Jadi, ini tidak hanya persoalan bagaimana kita menyiapkan infrastruktur, pelayanan dasar perkotaan, dan lapangan pekerjaan di kawasan konurbasi baru nantinya, tetapi juga persoalan seberapa cepat kita menyiapkannya. Dan ini, sekali lagi, tergantung pada seberapa baik kita merencanakan dan mengantisipasi kemungkinan dampak negatif dari konurbasi.

Seseorang bisa saja berargumen bahwa kemungkinan konurbasi ini kecil terjadi karena konektivitas jalan tol secara desain akan menghambat berkembangnya aktivitas pinggir jalan (road-side activities). Kami pun mengakui itu. Namun, sebagaimana kita saksikan selama ini, keberadaan jalan tol juga menjadi magnet tersendiri bagi para pengembang dan pengusaha properti. Dan lagi, magnet ini akan semakin teramplifikasi dengan kehadiran ibukota.

Implikasi perencanaan dari situasi di atas adalah cukup jelas. Kita perlu mengantisipasi potensi terjadinya konurbasi di dalam perencanaan kita, misalnya dengan menyiapkan rencana detail penataan kawasan beserta instrumen pengendaliannya sebelum ibukota mulai dipindahkan.

Pola konurbasi adalah salah satu yang perlu diarahkan dalam rencana detail tersebut. Besar kemungkinan terjadi pola yang menjalar di sepanjang jalur utama. Alternatifnya, pola kluster bisa dipromosikan agar lebih efisien dan tertata. Di samping itu, peruntukan lahan sebaiknya bersifat progresif, yaitu dengan mengedepankan penggunaan lahan untuk aktivitas yang berbasis pengetahuan dan teknologi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara daya dukung lingkungan dan inklusivitas sosial.

Di atas itu semua, perdebatan mengenai pemindahan ibukota ini seakan-akan memberi pesan kepada kita untuk ‘hijrah’ dari upaya yang terlalu fokus pada membahas persoalan ke upaya yang lebih fokus pada solusi.

Selamat berpuasa Ramadhan dan menyambut Idul Fitri 1440 H

*Rikha adalah pemerhati masalah perkotaan independen


[1] https://regional.kompas.com/read/2019/05/08/09044891/perjalanan-jokowi-mencari-ibu-kota-baru-dari-bukit-soeharto-kaltim-ke?page=all

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s