Menata Penataan Ruang 2.0

Ditulis oleh Rikha*

Harus diakui bahwa ada sedikit keraguan ketika membuat tulisan ini. Kenapa demikian? Karena dalam tulisan kali ini kami mencoba untuk mengkritisi sistem penataan ruang, yang sepertinya tabu untuk dikritik oleh para perencana ruang. Sesungguhnya, ini merupakan tulisan kedua kami yang mengkritik sistem penataan ruang kita. Mohon dimengerti bahwa motivasinya bukan untuk menjelek-jelekan. Justru tulisan ini berniat untuk mengusulkan gagasan penyempurnaan sistem penataan ruang kita.

Terus terang kami berasumsi bahwa pembaca adalah para perencana ruang yang sudah memahami sistem penataan ruang yang diatur melalui Undang-Undang Penataan Ruang (UU 26/2007). Menurut UU tersebut, pelaksanaan penataan ruang terdiri dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk kemudahan, sebut saja ketiganya sebagai komponen pelaksanaan penataan ruang. Tulisan ini akan mengungkapkan kenapa pelaksanaan penataan ruang tersebut secara konsep dan praktek kurang konsisten.

Adapun metode yang digunakan cukup sederhana. Kami mempermasalahkan (problematize) instrumen yang terdapat di setiap komponen pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dengan pertanyaan sebagai berikut: jika instrumen dimaksud digunakan, akankah komponen dimaksud akan tegak? Sebagai contoh, sanksi adalah salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Jika sanksi diterapkan secara konsekuen, maka pengendalian pemanfaatan ruang akan ditegakkan oleh instrumen tersebut. Sekarang mari kita ulas satu per satu konsistensi instrumen di setiap komponen pelaksanaan penataan ruang.

Pertama, terdapat empat instrumen pengendalian yang dikenal di sistem penataan ruang kita, yaitu perizinan, peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, dan sanksi. Dalam prakteknya, peraturan zonasi sering disusun bersamaan dengan penyusunan rencana detail (RDTR). Hal ini menjadikan peraturan zonasi seakan-akan bagian dari perencanaan ketimbang pengendalian. Atau, untuk membuatnya lebih jelas, apakah dengan menyusun peraturan zonasi maka pengendalian pemanfaatan ruang sudah ditegakkan? Jawabannya, menurut pandangan kami, adalah tidak. Di sini kami mempertanyakan ketepatan instrumen peraturan zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Kami justru melihat peraturan zonasi sebagai instrumen perencanaan.

Kedua, instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lainnya yang dipertanyakan adalah Insentif dan Disinsentif. Secara ontologi, Disinsentif sudah dengan sendirinya mengandung makna pengendalian. Namun, kami kurang begitu yakin dengan pasangannya, instrumen Insentif. Dengan kata lain, jika Insentif diterapkan, akankah pengendalian tegak? Kami berpandangan bahwa Insentif lebih tepat untuk dimasukan sebagai instrumen pemanfaatan ketimbang sebagai instrumen pengendalian. Alasannya sederhana. Instrumen Insentif lebih tepat untuk mempromosikan ketimbang menghambat pemanfaatan ruang. Jika insentif diterapkan, ada kecenderungan pemanfaatan ruang akan menjadi lebih intensif.

Praktek internasional juga menempatkan instrumen Insentif berada di garda depan untuk mempromosikan suatu zona ruang. Lalu kenapa insentif bisa ‘tersasar’ ke ranah pengendalian. Alasannya mungkin agar ‘tetap dekat’ dengan pasanganya: instrumen Disinsentif. Senaif itu kah kita?

Ketiga, masih berkenaan dengan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, benarkah perizinan itu sebuah instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, atau perizinan adalah sebuah instrumen pemanfaatan ruang? Untuk mudahnya, mari kita ambil sebuah contoh pemanfaatan ruang. Ketika kita hendak memanfaatkan ruang, baik itu untuk membangun rumah, hotel, mall atau perkantoran, tentunya kita mengacu pada rencana tata ruang yang ada. Setelah memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku untuk suatu lokasi tertentu, maka kita baru mengurus perizinan, katakanlah membangun rumah, di lokasi tersebut. Jadi, secara proses, kita mengurus izin terlebih dahulu untuk memanfaatkan ruang. Jika demikian, kenapa perizinan ada di ranah pengendalian? Mungkinkah maksudnya kita mengeluarkan izin untuk pemanfaatan yang sudah terjadi? Jika demikian logikanya tidak heran kenapa hasil penataan ruang kita jauh dari apa yang diharapkan.

Seseorang bisa saja berargumen bahwa perizinan itu merupakan bentuk pengendalian di depan (ex-ante). Sebuah argumen yang bagus, kami akui. Namun, dalam perspektif yang sekuensial, kami mengajukan pertanyaan ini. Apakah jika sebuah izin sudah dikeluarkan, walaupun ruang belum dimanfaatkan sesuai izin tersebut, maka pengendalian pemanfaatan ruang sudah ditegakkan? Jika perizinan adalah instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, maka seharusnya jawabannya adalah sudah, kami berargumen.

Keempat, salah satu instrumen pemanfaatan ruang yang diperkenalkan oleh sistem penataan ruang adalah penatagunaan tanah. Sejauh yang kami tahu, penatagunaan tanah sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah. Meskipun UU Penataan Ruang sudah diperbarui pada tahun 2007, namun sistem penatagunaan tanah masih tetap mengacu pada PP tersebut karena memang belum dicabut.

Di sini kami berargumen instrumen penatagunaan tanah itu merupakan instrumen pengendalian ketimbang instrumen pemanfaatan. Apa yang dilakukan oleh instrumen ini adalah melakukan penampalan (overlay) antara peta rencana tata ruang, peta penggunaan tanah aktual (existing), dan peta penguasaan dan kepemilikan tanah (jenis hak atas tanah) yang berlaku. Tujuan dari penampalan ketiga peta tersebut adalah untuk melihat penggunaan tanah yang mana yang tidak sesuai, belum sesuai, dan sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Selanjutnya, jika penggunaan tanah itu tidak sesuai atau belum sesuai dengan rencana tata ruang, maka bisa dilacak siapa pemilik tanah tersebut (jenis haknya) sehingga bisa diambil langkah-langkah penyesuaian sesuai dengan jenis hak atas tanahnya. Ya, benar sekali, terdengar seperti pengendalian bukan?

Dan lagi, jika penatagunaan tanah diterapkan, akankah pemanfaatan ruang terwujud? Seperti dijelaskan di atas, instrumen penatagunaan tanah bisa diterapkan jutru ketika pemanfaatan ruang sudah terjadi (ingat peta penggunaan tanah aktual!).

Bisa jadi UU Penataan Ruang mempunyai pemaknaan terhadap penatagunaan tanah yang berbeda dari yang kami jelaskan di atas. Namun sejauh ini kami belum mengetahui pemaknaan alternatif selain dari apa yang didesain dalam PP Penatagunaan Tanah.

Sila berkomentar jika pembaca mempunyai pandangan yang berbeda[.]

*Rikha adalah pemerhati masalah perkotaan dan tata ruang independen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s