Dari London ke Jakarta: Sebuah Refleksi Politik

Awal Mei 2016 warga kota London telah menentukan pilihannya atas siapa yang memimpin kota mereka untuk beberapa tahun ke depan. Sadiq Khan, seorang muslim keturunan Pakistan dari partai Buruh (Labour), terpilih sebagai walikota baru London. Reaksi yang muncul cukup beragam. Menyadari hal ini, dalam pidatonya sang walikota mengakui bahwa terpilihnya dia sebagai walikota bukanlah  tanpa kontroversi. Dua minggu sebelum pemilihan, partai Buruh ‘diserang’ oleh isu anti-semit, yang terpicu oleh komentar salah seorang anggotanya dalam sebuah wawancara publik.

Sadiq Khan adalah walikota muslim pertama di kota utama di dunia Barat. Di tengah maraknya kebencian terhadap Islam di Eropa, terpilihnya Sadiq Khan memang cukup mencengangkan. Bagaimana seorang muslim yang minoritas dan di tengah pusaran kebencian terhadap Islam, bisa menjadi pemimpin sebuah kota sekelas London. Saya coba mengurai fenomena ini secara reflektif dengan cara mendiskusikan terlebih dahulu mekanik politik di negara Inggris yang memiliki sistem parlementer tertua di dunia. Selanjutnya, dengan mekanik politik tersebut saya coba membangun konteks dan koneksinya ke struktur politik di Indonesia.

Di banyak negara maju terutama yang berbahasa Inggris, walaupun memiliki banyak partai politik struktur politik cenderung terkutub menjadi dua partai dominan. Kenapa bisa? Pasca revolusi industri, masyarakat di negara-negara ini bertransformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Pola relasi ekonomi bergeser dari hubungan feodal antara pemilik tanah dan petani menjadi relasi pemilik modal (industrialis) dan buruh. Sistem yang dibangun dengan relasi seperti ini diberi label Kapitalisme dan mendominasi masyarakat dunia sekarang ini, tidak hanya di dunia Barat, tetapi juga di global Timur dan Selatan. Bedanya hanya pada tingkat kemapanan dan kestabilan saja. Melalui evolusi yang panjang, relasi ekonomi ini pada akhirnya membentuk relasi sosial-politik masyarakat industi di dunia Barat. Pola relasi masyarakat industri yang berbasis kelas ini terus mengkristal dan terefleksi dengan cukup baik dalam struktur politik yang terkutub ke dalam dua ideologi politik sebagaimana disinggung di atas. Seringkali, namun tidak selalu, salah satu kelas dijadikan nama partai seperti partai Buruh di Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di beberapa negara lainnya menggunakan variasi nama lain seperti Demokrat (AS) dan Liberal (Kanada). Terlepas dari nama yang digunakan, partai ini mewakili kepentingan konstituennya yang sebagian besar berasal dari kaum pekerja dan kelompok marjinal lainnya, seperti imigran dan etnis atau agama minoritas. Pesaingnya, sering menggunakan beragam nama, seperti Konservatif (UK, Kanada) Liberal (Australia, Selandia Baru), dan Republik (AS), mewakili kepentingan kelas elit pemilik modal. Di dunia ideologi, dikotomi partai ini sering disebut Kanan versus Kiri. Kanan hampir selalu identik dengan partai yang mewakili elit industrialis, sedangkan Kiri sering diidentikan dengan perjuangan kaum pekerja. Namun ada pengecualian. Di negara-negara Scandinavia berlaku sebaliknya. Kanan adalah partai sosialis, Kiri adalah kapitalis. Label Kanan dan Kiri ini suka diperdebatkan, karena ada partai yang tengah-kiri atau tengah kanan, ada juga yang ultra-kiri dan ultra-kanan. Untuk alasan memudahkan pemahaman, saya akan menggunakan Kanan dan Kiri saja. Selain label, simbol juga memberi sinyal identitas. Di Amerika sebagai contoh, partai Demokrat dilambangkan dengan Keledai dan partai Republik dengan Gajah. Dikaitkan dengan diskusi di atas, jelas betapa kerasnya keledai bekerja namun tidak akan bisa menjadi sebesar gajah.

Lalu, apa implikasi kebijakan dari perbedaan kedua ideologi partai tersebut? Kebijakan dasarnya sangat kontras, namun kebijakan terhadap isu-isu spesifik lainnya terkadang sulit dibedakan. Partai sosialis (baca:Kiri) akan cenderung memanjakan konstituennya dengan layanan publik yang maksimal, seperti layanan kesehatan yang universal, pendidikan bagi semua, jaminan sosial yang murah hati, serta layanan publik bersubsidi lainnya,termasuk subsidi perumahan murah. Konsekuensinya, belanja publik (APBN/D di kita) di bawah partai ini akan cenderung boros. Defisit anggaran tidak terhindarkan dan dapat dibilang menjadi ciri khas manajemen pemerintahan partai ini. Untuk menutupi celah defisit, pemerintahan dari partai Kiri biasanya menempuh dua cara. Pertama, menaikan pajak (biasanya progresif). Kedua, utang ke dalam dan luar negeri. Cara pertama yang cukup sering digunakan karena menaikan pajak merupakan instrumen pemerataan pendapatan antara kaum kapitalis yang kaya dengan kaum buruh dan marjinal lainnya. Belanja publik yang besar juga mengindikasikan peran dan intervensi pemerintah yang lebih besar di bawah rezim partai ini. Partai Kiri selalu dikritisi oleh rival utama mereka (Kanan) dengan tuduhan pemborosan uang negara, manajemen publik yang tidak efisien, dan tidak pro pertumbuhan ekonomi karena pajak yang tinggi dan defisit yang besar berpotensi krisis dalam jangka panjang. Lalu, seperti dengan kebijakan dasar partai Kanan?

Sesuai dengan ideologinya, partai kanan akan memperjuangkan kepentingan konstituennya yang umumnya berasal dari kaum elit industrialis. Partai ini akan sangat enggan menaikan pajak, karena bertentangan dengan kepentingan kaum industrialis. Implikasinya, partai Kanan cenderung mengusulkan tarif pajak yang rata (bukan progresif). Karena pendapatan pajak yang terbatas, pemerintahan partai Kanan mengedepankan efisiensi belanja negara, bahkan cenderung ‘pelit’ untuk belanja sosial tertentu. Masuk akal tentunya. Positifnya, APBN/D akan cenderung seimbang (balance), bahkan surplus. Perekonomian cenderung membaik, apalagi didukung oleh kondisi ekonomi global yang baik juga, karena tidak adanya kenaikan pajak memberi insentif bagi kaum industrialis untuk melakukan ekspansi usaha. Negatifnya, celah ketimpangan antara kaya dan miskin biasanya melebar. Belanja publik dan sosial yang dibatasi demi efisiensi memastikan kesenjangan sosial tidak akan mengecil di bawah pemerintahan Kanan. Selanjutnya, dalam padangan pemerintahan Kanan, layanan publik tidak mesti disediakan oleh pemerintah. Swasta dapat berperan serta  bahkan untuk layanan yang paling dasar sekalipun.

Membandingkan satu persatu kebijakan spesifik kedua partai akan terlalu panjang dan di luar dari lingkup tulisan ini. Lagian, hubungan antara beberapa kebijakan spesifik dengan ideolagi partai terkadang agak abstrak. Misalnya saja kebijakan luar negeri. Walaupun secara umum cenderung minimalis dalam hal intervensi, partai Kanan menganggap kebijakan luar negeri adalah pengecualian. Konsekuensinya, kebijakan luar negeri partai Kanan cenderung agresif. Sementara partai Kiri menganggap kebijakan luar negeri yang agresif seperti ikut berpartisipasi dalam perang adalah pemborosan uang publik yang seharusnya dapat digunakan untuk belanja sosial bagi konstituennya. Contoh lainnya adalah layanankesehatan di AS. Obamacare adalah kasus yang fenomenal bagaimana layanan kesehatan publik yang sebelumnya didominasi oleh penyedia swasta diambil alih penyediaannya oleh pemerintah. Catat bahwa Obama adalah presiden dari partai Demokrat.

Seseorang mungkin akan mempertanyakan, jika demikian halnya pengkutuban kekuatan politik, maka jelaslah siapa yang akan memenangkan pemilu karena massa buruh selalu lebih besar dari jumlah elit industrialis. Dalam kenyataannya, seringkali partai Kanan memenangkan pemilu nasional dan lokal di berbagai negara. Di sini kita perlu mempertimbangkan dukungan kekuatan modal partai Kanan yang bersumber dari elit industrialis dan keberadaan kelas menengah di masyarakat. Kelas menengah, kelas pekerja yang mapan (level manajerial) dan kaum usahawan kecil hingga menengah, adalah massa mengambang yang cukup besar dalam konteks negara Barat. Di satu sisi, kelas menengah masih ingin mendapatkan layanan publik gratis, atau setidaknya murah, yang disediakan oleh pemerintah. Dengan pertimbangan ini mereka tentunya akan memilih partai Kiri. Di sisi lain, sebagai kelas menengah mereka juga tidak ingin pendapatannya dikenakan pajak yang lebih tinggi. Dalam konteks ini mereka akan memilih partai Kanan. Pergeseran kelas menengah ini biasanya cukup menentukan siapa yang menjadi pemenang pemilu. Beberapa partai coba menangkap kepentingan kelas menengah ini dengan menawarkan ideologi tengah seperti halnya partai Liberal Democrat di Inggris. Keberadaan partai tengah ini beberapa cukup berhasil, namun seringkali menjadi ‘kutub kecil’ di struktur politik negara Barat. Jika melihat dinamika sekarang, baik partai Kanan maupun Kiri juga ‘melembutkan’ ideologi mereka menjadi tengah-Kiri atau tengah-Kanan. Tujuannya jelas untuk merebut hati kelas menengah ini. Karena elit partai tahu, menjadi ultra-Kiri atau ultra-Kanan terdengar kurang persuasif bagi sebagian besar pemilih.

Kembali lagi ke Inggris. Mekanik politik sebagaimana dijelaskan di atas cukup konsisten diimplementasikan. Dalam rancangan anggaran terakhir misalnya, Tory (sebutan untuk Conservative yang kanan) memotong drastis anggaran sosial, dan potongan terbesar adalah alokasi untuk kelompok orang dengan disabilitas (hampir dipotong 50%). Langkah ini sejalan dengan manifesto partai Conservative yang tegas menyebutkan bahwa kebijakan partai diarahkan untuk memotong pajak, menjaga surplus anggaran dengan melakukan efisiensi belanja sosial, dan sistem kesejahteraan yang lebih fair (kata fair tidak saya terjemahkan karena fair berbeda dengan kata merata dalam konteks ini). Sebaliknya, partai Labour dalam manifestonya berjanji akan memperjuangkan kaum pekerja, tarif pajak yang lebih fair (lihat betapa kontrasnya dengan Conservative yang manifestonya mengusung sistem sosial yang lebih fair). Jika dilihat lebih detail, yang dimaksud Labour dengan tarif yang fair ini adalah menaikan tarif pajak bagi satu persen pembayar pajak teratas – yang tidak lain adalah industrialis besar, tanpa menaikan basis maupun rate National Insurance. Selain itu, Labour juga berjanji akan menaikan upah minimum nasional sebagai kebijakan prioritasnya.

Refleksi

Dengan mekanik politik sebagaimana didiskusikan di atas, alasan kenapa Sadiq Khan menjadi walikota mungkin lebih tepat dijelaskan dengan isu ketimpangan sosial di kota London daripada sosok muslim seorang Sadiq Khan. Berdasarkan laporan ketimpangan dari www.londonspovertyprofile.org.uk, London adalah wilayah dengan ketimpangan tertinggi di Inggris, apapun ukuran ketimpangan yang digunakan. Meningkatnya harga dan sewa properti di London secara drastis beberapa tahun belakangan ini semakin memperparah kondisi ketimpangan tersebut. Ya, sesederhana itu penjelasannya. Saya sebenarnya lebih tertarik mendiskusikan bagaimana mekanik politik ini dalam konteks struktur politik di Indonesia? Apakah struktur politik kita akan mengikuti struktur berdasarkan kelas ekonomi (pemilik modal versus pekerja) sebagaimana halnya di dunia Barat?

Melihat struktur ekonomi dimana sektor primer hanya 20 persen PDB dan proporsi penduduk perkotaan di Indonesia yang sudah mencapai 55 persen, jelas bahwa masyarakat kita sedang bertransformasi menuju masyarakat industri. Di samping itu, masyarakat kita adalah masyarakat yang bukan sekuler. Artinya, peran agama cukup besar dalam membentuk pola relasi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Jika demikian, apakah struktur partai politik kita akan terkutub menjadi tiga: Kanan, Kiri, dan Agama? Di Inggris dan beberapa negara Barat lainnya, gereja dan elit agama pada akhirnya memilih untuk berafiliasi ke Kanan. Apakah masyarakat kita akan mengikuti pola serupa, atau justru sebaliknya dimana partai agama akan menguat dan menjadi kutub politik sendiri. Sejauh ini, partai agama belum pernah memenangkan pemilu nasional, kecuali Masyumi pada pemilu 1955, itu pun di peringkat kedua setelah PNI.

Di samping itu, partai Kanan masih belum mengidentifikasikan dirinya dengan tegas. Namun kita tidak bisa mengklaim bahwa partai seperti Golkar adalah partai Kiri. Serupa dengan itu, PDIP dengan ‘wong cilik’-nya memiliki ideologi yang mirip dengan partai Kiri di negara maju. Sikap malu-malu partai untuk menyebut dirinya berideologi kanan mungkin dikarenakan kapitalisme adalah konsep yang kurang diterima di negara kita. Walau pada prakteknya, saya berargumen di tulisan lain, masyarakat kita adalah bagian dari masyarakat kapitalime dunia dan sudah menjadi masyarakat kapitalisme dalam tingkatan yang cukup tinggi . Di satu sisi, dugaan saya, sikap yang malu-malu dan kurang tegas dari partai politik ini disebabkan oleh semangat dan jiwa konstitusi kita yang masih kental bernuansa sosialis (mengacu pada pasal 33). Di sisi lain, menjadi Kanan secara tegas adalah strategi yang buruk untuk memenangkan pemilu mengingat ketidakpopularan ideologi ini di Indonesia saat ini. Dengan argumen tersebut, agak sulit memetakan kutub politik kita saat sekarang ini berdasarkan kelas masyarakat, walaupun menurut saya kenyataannya demikian. Saat ini, kutub politik sepertinya ‘diarahkan’ kepada dikotomi antara partai nasionalis versus agama. Dengan struktur seperti ini, jika kita seorang pekerja yang taat beragama, kebingungan ideologi tidak akan terelakan. Dan kebingungan akan semakin bertambah karena partai nasionalis dan agama mengkampanyekan hal yang kurang lebih sama: kesejahteraan rakyat, maju, berkeadilan, dan jargon abstrak lainnya.

Tentunya bagaimana struktur politik kita ke depan ada di tangan kita para pemilih. Jika saya diperbolehkan untuk berspekulasi apakah akan terjadi kutub agama-nasionalis seperti sekarang ini atau kutub kanan-kiri seperti prediksi berdasarkan transformasi menuju masyarakat industri, saya berpandangan kita akan menuju ke pengkutuban yang kedua. Dengan mengatakan ini bukan berarti saya anti agama atau anti-ini-itu. Saya sendiri secara rasional adalah pendukung Kanan, namun secara hati saya cenderung Kiri. Dilema serupa saya hadapi dalam pemilihan Gubernur Jakarta yang sedang panas dibahas di sosial media yang saya pantau. Saya menyukai calon petahana Gubernur Ahok karena kinerja dan integritasnya yang luar biasa. Sayangnya, dia memilih jalur independen sehingga saya kurang tahu ideologi politik dia sesungguhnya seperti apa[.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s