Aspirasi dan Institusi

oleh Rikha

Belakangan ini terjadi beberapa kali aksi penyampaian aspirasi di ibukota. Tidak tanggung-tanggung, jumlah massa yang terlibat sangat besar, berlangsung beberapa kali, dan sempat memicu kerusuhan dan polemik berkepanjangan di media sosial. Sudah banyak tulisan yang mengupas mengenai pemicu aksi serta agenda yang melatarbelakanginya. Tanpa bermaksud mengabaikan perdebatan yang ada, tulisan ini mencoba melihat fenomena sosial-politik tersebut dari struktur politik yang lebih luas. Secara lebih spesifik, di mana peran kelembagaan politik kita?

Dalam sebuah sistem demokrasi, sumber kekuasaan yang sah adalah rakyat. Pengerahan kekuatan massa dalam skala besar, apapun dalihnya, merupakan penggunaan kekuasaan (exercise of power) dari sumbernya langsung yang biasanya bertujuan memberikan tekanan politik kepada pemegang kekuasaan yang juga mendapat mandat dari rakyat. Dengan kata lain, demonstrasi dengan pengerahan massa adalah bentuk aksi politik di luar kelembagaan politik yang ada. Lalu, apakah menyampaikan aspirasi (atau popular disebut berdemonstrasi) itu salah? Tentu tidak. Selama dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku maka demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Meskipun dijamin konstitusi, saya berargumen, demonstrasi bukanlah cara yang efektif secara biaya untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan tekanan politik. Bayangkan saja betapa biaya yang terbuang untuk memobilisasi massa, mulai dari biaya transportasi, perbekalan dan logistik, waktu produktif yang terinterupsi, mobilisasi keamanan, dan eksternalitas negatif ikutan lainnya seperti kemacetan, kebersihan, dan keresahan yang sulit dikuantifikasi nilai moneternya. Lalu, bagaimana jika terjadi efek ikutan (demonstration effect) dimana kelompok masyarakat lainnya menyampaikan aspirasinya dengan cara yang sama melakukan aksi turun ke jalan. Tentunya kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat akan terus bergejolak dan sulit mencapai kestabilan. Berangkat dari pemikiran sederhana seperti ini, peran kelembagaan politik menjadi penting agar penggunaan kekuatan rakyat baik untuk menyampaikan aspirasi, atau memberikan tekanan publik, atau untuk tujuan lainnya bias lebih terorganisir, efektif, dan mengurangi risiko konflik horizontal di masyarakat. Tentunya dapat dipahami hampir tidak mungkin menampung seluruh riak aspirasi yang terus berkembang di masyarakat melalui kelembagaan politik yang ada. Namun, jika ada aspirasi yang cukup besar berkembang di masyarakat dan tidak tertampung oleh kelembagaan politik, saya menduga kuat ada sesuatu yang tidak semestinya sedang berlangsung di sini.

Mari kita mulai dari situasi pertama, yaitu banyaknya aspirasi yang berkembang di masyarakat namun ‘terlalu kecil’ untuk diperjuangkan dalam kancah politik. Tentunya ada kompetisi dalam penetapan agenda (agenda setting) sehingga politikus dan partai politik akan fokus pada agenda-agenda politik yang menurut mereka perlu diprioritaskan. Dengan kondisi demikian, aspirasi atau kepentingan yang masih dianggap belum signifikan tersebut harus diamplifikasi dengan cara mengangkat isunya dalam kerangka yang lebih bisa diterima masyarakat luas (biasanya melalui peran media). Alternatifnya, aspirasi tersebut dapat dikonsolidasikan dengan agenda lainnya sehingga menjadi lebih signifikan dan layak untuk diperjuangkan, tentunya dengan harga bahwa aspirasi tersebut harus sedikit berkompromi dengan kepentingan lainnya. Pilihan lainnya adalah dengan melakukan unjuk rasa di jalanan. Namun pilihan ini penuh risiko dan memerlukan biaya transaksi yang tidak sedikit sebagaimana dibahas di atas. Situasi kedua adalah menguatnya aspirasi yang besar di masyarakat namun kurang diakomodasi oleh kelembagaan politik. Situasi ini mirip dengan aksi protes besar yang berlangsung beberapa waktu belakangan ini. Situasi seperti ini mengindikasikan setidaknya dua kemungkinan: bentuk pengabaian (ignorance) oleh lembaga politik atau justru bentuk dukungan terhadap aksi protes tersebut. Apapun kasusnya, keduanya dalam pandangan saya adalah tanda belum berfungsinya kelembagaan politik sebagaimana mestinya. Kasus ini secara spesifik mengindikasikan adanya mismatch antara cepatnya aspirasi politik yang berkembang di masyarakat dengan struktur kelembagaan politik yang ada saat ini.

Secara formal kelembagaan, setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi politiknya melalui surat suara di pemilihan umum. Namun demikian, sedikit naïf jika mengharapkan aspirasi politik masyarakat akan terakomodasi seluruhnya di pemilihan umum mengingat dinamika di masyarakat yang terus berkembang dengan begitu cepatnya. Mekanisme reses yang dilakukan secara berkala oleh parlemen sesungguhnya bertujuan untuk menutupi gap tersebut. Lalu, jika demikian halnya, kenapa masih terjadi gelombang besar demonstrasi belakangan ini jika aspirasi yang mencuat di masyarakat secara konsepsi semestinya sudah terakomodasi melalui mekanisme reses tersebut?

Untuk menuju sebuah proses politik yang lebih stabil, ada baiknya kita membandingkan secara kritis proses penyampaian aspirasi di Indonesia dengan kasus di Inggris Raya. Alasan kenapa memilih Inggris Raya sebagai tolok ukur adalah sederhana, karena penulis mempunyai pengalaman langsung dengan situasi di Inggris Raya dan Inggris Raya adalah negara yang cukup stabil dalam berdemokrasi. Mari kita meninjau sekilas mekanisme penyampaian aspirasi di luar kelembagaan politik yang berlaku di Inggris Raya. Setidaknya ada dua mekanisme yang popular dilakukan, yaitu melalui aksi protes[1] dan melalui petisi[2]. Sebagai negara demokrasi, aksi protes di Inggris Raya diperbolehkan dan diatur oleh hukum. Jika protes dilakukan dengan bergerak (marching) maka secara hukum wajib memberitahukan polisi paling lambat enam hari sebelum pelaksanaan, dengan rincian jumlah peserta, waktu pelaksanaan, rute yang digunakan, dan detail penanggung jawab aksi. Alasannya cukup terang, aksi protes bergerak dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar yang perlu dijaga oleh pihak polisi juga. Jika aksi protes akan menggunakan fasilitas jalan tertentu, maka penanggung jawab aksi harus memberitahukan secara terpisah kepada pemilik jalan tersebut, yang biasanya adalah council (setingkat kecamatan di Indonesia). Menariknya, jika aksi protes dilakukan secara statis, maka tidak diwajibkan untuk memberitahukan polisi sebelumnya. Meskipun tidak ada kewajiban, sangat dianjurkan bagi pelaku aksi statis untuk dapat memberikan informasi terkait aksi mereka kepada pihak polisi guna antisipasi hal-hal yang kurang diinginkan. Mekanisme kedua adalah melalui petisi. Walaupun awalnya merupakan mekanisme di luar kelembagaan, sekarang ini petisi sudah menjadi bagian mekanisme formal di parlemen Inggris Raya. Setiap warga negara berhak mengajukan petisi dengan syarat didukung setidaknya oleh lima orang, dan petisi yang diajukan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Petisi dipublikasikan secara daring (online) untuk memperoleh dukungan tandatangan. Jika petisi ditandatangani oleh 10.000 orang maka pemerintah akan memberikan respon. Jika petisi ditandatangani oleh 100.000 orang maka parlemen akan mempertimbangkan untuk menjadi agenda debat.

Menarik untuk dipelajari bahwa meskipun aksi protes baik yang bergerak maupun statis adalah diperbolehkan secara hukum, namun secara politik kurang mempunyai dampak yang signifikan terlepas dari berapapun jumlah peserta aksi. Sebaliknya, petisi mempunyai dampak politik yang jauh lebih signifikan jika didukung tandatangan dengan jumlah tertentu, dan dengan proses yang relatif mudah dan murah jika difasilitasi oleh teknologi informasi. Jelas bahwa ada upaya melembagakan penyampaian aspirasi agar lebih efektif dan efisien dengan tetap menjaga kestabilan dan ketertiban di masyarakat umum, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar demokrasi dalam hal kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Fakta bahwa aksi protes tetap terjadi di Inggris Raya adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal. Demikian pula halnya dengan fakta mengenai kestabilan politik di Inggris Raya dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Bercermin dari mekanisme penyampaian aspirasi politik di Inggris Raya, ada baiknya kita mulai mempertimbangkan untuk melembagakan mekanisme petisi formal untuk mewujudkan proses berdemokrasi yang lebih stabil lagi. Tentunya dengan penyesuaian dengan sistem presidensial yang kita anut dan ambang batas aspirasi yang lebih representatif. Kita bisa klaim ini sebagai wujud demokrasi 4.0.

Sepengetahuan penulis (bisa jadi penulis luput dan mohon dikoreksi), di Indonesia tidak mengenal ambang batas jumlah peserta aksi untuk mendapat respon wajib baik dari Pemerintah maupun DPR. Jika halnya demikian, berdebat mengenai berapa jumlah peserta aksi, secanggih apapun metodenya dan seakurat apapun estimasinya, secara sistem tidak akan memberikan signifikansi politik yang diharapkan, kecuali lahirnya kebanggaan sepihak akan aksi tersebut dan kekesalan di pihak lain yang kurang setuju dan terganggu dengan aksi tersebut. Celakanya, ketiadaan ambang batas aspirasi ini membuat peserta aksi demonstrasi melakukan tindakan yang cenderung anarkis untuk menarik perhatian[.]

[1] http://content.met.police.uk/Article/Organising-a-protest-march-or-static-demonstration/

[2] https://petition.parliament.uk/help

Kembali ke beranda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s