Bermasalahkah Penghapusan IMB?

Oleh Rikha, pemerhati masalah perencanaan dan kebijakan publik independen, berdomisili di Jakarta.

Belakangan ini muncul gagasan Omnibus Law yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang merangkum lebih dari 70 undang-undang. Salah satu substansi dari Omnibus Law tersebut adalah penyederhanaan perizinan berusaha. IMB termasuk perizinan yang bakal disederhanakan, bahkan mungkin dihapus.

Celakanya, gagasan untuk menghapus IMB ini bergulir dengan lancar, seakan-akan tidak ada argumen tandingan (counter-argument) layaknya sebuah diskursus kebijakan yang sehat.

Alasan yang digunakan adalah IMB dituding menjadi penghambat bagi masuknya investasi. Belum lagi ‘rumor yang mendekati fakta’ soal maraknya praktek ‘pungli’ yang membayangi proses penerbitan IMB. Sementara itu, efek dari adanya IMB ini terhadap kondisi ruang sepertinya tidak begitu kentara. Meskipun IMB sudah lama diterapkan, ruang kita tetap saja semrawut. Wajar jika muncul pertanyaan untuk apa IMB dipertahankan?

Jika IMB[1] dihapus, seperti apa dampaknya bagi sistem penataan ruang kita? Tentunya sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena secara metodologi sulit untuk menunjukkan bahwa dihapuskannya IMB ini akan membuat penggunaan ruang kita semakin amburadul. Pada kenyataannya, IMB itu masih berlaku hingga saat ini. Yang mungkin kita lakukan adalah berandai-andai jika IMB dihapuskan maka akan berdampak seperti ini dan itu.

Terlepas dari kesulitan metodologis di atas, ada beberapa pendekatan yang lebih ilmiah, dalam pandangan kami, ketika mengevaluasi potensi dampak dihapuskannya IMB ini. Kami uraikan sebagai berikut.

Mengacu pada UU Penataan Ruang, perizinan merupakan salah satu instrumen pengendalian, di samping instrumen pengendalian lainnya, yaitu Sanksi, Insentif/Disinsentif, dan Peraturan Zonasi. Dari keempat instrumen tersebut, perizinan lah yang cukup paling jamak digunakan. Instrumen Insentif/Disinsentif dapat dikatakan belum tersedia, sementara Peraturan Zonasi yang biasanya menempel pada RDTR ketersediaanya masih sangat terbatas (masih di bawah 5%). Penegakan sanksi terhadap pelanggar penataan ruang juga masih terbatas pada kasus-kasus tertentu saja.

Jika perizinan, khususnya IMB dihapuskan, sebagai substitusinya maka tiga instrumen pengendalian penataan ruang lainnya harus diperkuat. Pada kenyataanya, ketiga instrumen lainnya justru terkesan lebih lemah dibandingkan instrumen perizinan.

Salah satu tulisan di blog ini pernah mempertanyakan ketepatan instrumen pengendalian penataan ruang. Dari keempat instrumen pengendalian yang diperkenalkan oleh UU Penataan Ruang, diklaim hanya instrumen Disinsetif dan Sanksi yang merupakan murni instrumen pengendalian. Sisanya, Insentif, Izin, dan Peraturan Zonasi lebih tepat jika dikatakan sebagai instrumen pemanfaatan ruang. Dengan demikian, cukup akurat kiranya jika dikatakan perizinan menghambat pemanfaatan ruang, bukan menegakan penataan ruang.

Sebagai pengganti IMB, wacana yang berkembang saat ini adalah penerapan standar[2]. Kami sendiri kurang paham dengan standar yang dimaksud. Dalam pemahaman kami, standar teknis ini adalah instrumen Peraturan Zonasi. Praktek lazimnya, Peraturan Zonasi ini sering menempel dengan RDTR, yang mana ketersediaanya masih sangat terbatas. Akibatnya, mensubstitusi instrumen Perizinan dengan Peraturan Zonasi yang masih sangat terbatas ketersediaannya akan menghasilkan dampak yang cenderung lebih buruk, dengan asumsi pada level penegakan yang sama.

Dan lagi, instrumen Perizinan selama ini berperan sebagai komplemen, bukan substitusi, bagi Peraturan Zonasi. Pada sebuah seminar di Malang, penulis menemukan secuil bukti bahwa dengan ditetapkannya RDTR dan Peraturan Zonasi, jumlah pengajuan izin yang ditolak (karena tidak sesuai RDTR) meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukan bahwa adanya standar atau Peraturan Zonasi saja tidak cukup. Meningkatnya perizinan yang ditolak pasca ditetapkannya Peraturan Zonasi mengindikasikan potensi pelanggaran yang tinggi. Mensubstitusi perizinan dengan standar sepertinya tidak akan membuat penataan ruang kita lebih baik, kecuali diikuti dengan pengawasan dan penegakan yang ketat.  

Pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan dan menegakkan standar yang ketat jika kita tidak mempunyai baseline atau catatan yang lengkap mengenai bangunan yang ada? Di sinilah peran perizinan yang sering diabaikan. Perizinan tidak hanya berperan sebagai fungsi mengarahkan pemanfaatan ruang, atau mengendalikan secara ex-ante pemanfaatan ruang. Perizinan juga merupakan fungsi administrasi pencatatan. Bercermin dari pengalaman negara Inggris, setelah ditetapkannya UU penataan ruang pada tahun 1949, dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun Pemerintah Inggris melakukan pendataan terhadap kondisi seluruh bangunan yang ada dan menetapkan bahwa bangunan yang tercatat atau telah ada sebelum tahun tersebut secara otomatis memiliki izin (diputihkan). Dengan demikian, setiap bangunan baru setelahnya harus memenuhi standar atau norma-norma yang ada. Bagi bangunan yang melanggar akan sangat mudah ditindak karena administrasi pencatatan yang lengkap dan akurat.  

Jika perizinan dihapuskan, di mana dan kapan sebuah bangunan dicatat untuk keperluan pengawasan dan penegakan? Sebuah bangunan sulit ditertibkan karena sudah berdiri sebelum standar atau Peraturan Zonasi ada, bukan?


[1] Instrumen perizinan lainnya adalah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang menjadi dasar untuk permohonan IMB. IPPT ini biasanya dikeluarkan secara paralel, atau dilengkapi dengan rencana tapak (siteplan).

[2] https://money.kompas.com/read/2019/11/17/173200626/imb-akan-dihapus-ini-penjelasan-pemerintah?page=all#page2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s