Jabodetabek-Punjur dan Inkonsistensi Orientasi Pembangunan

oleh Rikha*

Tanggal 16 April 2020 dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak sejarah bagi perkotaan nasional. Pada tanggal tersebut Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur), yang merupakan kawasan perkotaan terbesar di Indonesia, resmi diundangkan.

Tim rumahpangripta termasuk yang rajin mengulas perkembangan pembangunan di kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur[1][2][3][4][5]. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk melakukannya sekali lagi. Kali ini kami kembali fokus pada orientasi pembangunan yang direncanakan dalam RTR yang baru diundangkan.

Kami akan mulai dengan meninjau kembali secara sekilas kebijakan dan strategi penataan ruang yang diadopsi di RTR tersebut. Kemudian, kami akan memberi tanggapan terhadap kebijakan dan strategi tersebut dengan menggunakan argumen yang telah kami bangun dalam beberapa tulisan kami sebelumnya, dan dilengkapi dengan menggunakan beberapa bukti (evidences) yang kami gali dari RTR itu sendiri.

Beberapa kebijakan dan strategi penataan ruang yang merefleksikan orientasi pembangunan di Jabodetabek-Punjur adalah kebijakan yang terkait pengembangan sistem prasarana konektivitas dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya. Paralel dengan itu, kebijakan pengendalian penataan ruang tentunya akan membatasi ke mana pembangunan Jabodetabek-Punjur tidak akan mengarah.

Salah satu kebijakan penataan ruang Jabodetabek-Punjur adalah pengendalian perkembangan kawasan perkotaan inti untuk membatasi penjalaran pertumbuhan ke kawasan sekitarnya serta pengembangan sistem prasarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya (pasal 8a,b). Artinya, di satu sisi ada upaya untuk menahan laju limpahan kota (urban sprawl) dari Jakarta dengan menerapkan konsep compact city. Namun di sisi lain, konektivitas Jakarta dan sekitarnya terus ditingkatkan, yang justru memfasilitasi terjadinya limpahan kota itu.

Kebijakan terkait dengan pengembangan kawasan budidaya adalah pengembangan dan pemantapan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta aspek keberlanjutan ekologis (8e). Tentunya tidak ada yang bisa menyangkal kebijakan normatif ini. Namun, ke mana sesungguhnya arah pengembangan kawasan budidaya justru menjadi esensi dari tulisan ini.

RTR juga memberikan penekanan khusus untuk pengembangan kawasan budidaya di utara Jakarta, yaitu penerapan dan pemantapan konsep pengembangan kawasan dan pembangunan sarana prasarananya di kawasan pesisir pantai utara sebagai upaya antisipasi pemenuhan kebutuhan ruang perkotaan dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan ekosistem perairan, serta mempertimbangkan upaya pengendalian terhadap ancaman bencana banjir dan/ atau rob dan kenaikan muka air laut (8h). Lagi, terkesan ada paradoks di sini. Di satu sisi direkognisi adanya ancaman bencana yang cukup tinggi di kawasan utara Jakarta, namun di sisi lain tetap dilakukan pengembangan kawasan budidaya ke arah ini, beserta dengan sarana dan prasarananya. Paradoks ini menjadi wajar jika kita memperhatikan adanya upaya pengembangan tanggul laut lepas pantai (giant sea wall) yang akan menjadi pelindung artifisial bagi teluk Jakarta serta keberadaan beberapa pulau reklamasi yang telah terbentuk.

Adapun strategi untuk mewujudkan arah kebijakan penataan ruang Jabodetabek-Punjur terkait pengembangan sistem prasarana adalah dengan meningkatkan keterpaduan dalam penyediaan sistem prasarana dan aksesibilitas antara kawasan perkotaan inti dan sekitarnya untuk mendukung terwujudnya struktur ruang yang efektif dan efisien (11a). Di samping itu, strategi lainnya yang ditempuh adalah dengan mengembangkan sistem transportasi massal melalui pengembangan jalur komuter berbasis jalan dan rel (11c). Pengembangan sistem transportasi massal ini dilakukan secara terpadu melalui konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development – TOD (11d). Jelas bahwa pengembangan sistem prasarana ini akan menentukan (shape) arah dan orientasi pengembangan kawasan budidaya. Pertanyaannya adalah apakah pengembangan struktur ruang ini sejalan dengan orientasi pengembangan kawasan budidaya?

Orientasi pengembangan kawasan budidaya juga dipengaruhi langsung oleh limitasi yang ditetapkan atau yang ada secara alami. Orientasi pengembangan ke arah utara Jakarta jelas akan sangat terbatas karena adanya batasan alami berupa perairan teluk Jakarta, terlepas kemampuan kita untuk melakukan perekayasaan kapasitas lingkungan yang ada. Adapun strategi penataan ruang untuk kawasan selatan Jakarta cukup jelas dan tegas, yaitu menetapkan rencana pola ruang di kawasan hulu sungai sebagai kawasan lindung serta merehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air (12b,c). Merangkum semuanya, strategi pengembangan kawasan budidaya Jabodetabek-Punjur diarahkan mengikuti poros barat-timur dengan mengendalikan pengembangan kawasan budidaya terbangun ke arah selatan (13a).

Kami menelaah konsistensi antara strategi struktur ruang dengan strategi poros barat-timur kawasan budidaya yang dipromosikan dalam RTR Jabodetabek-Punjur. Kami memetakan pola sebaran pusat kegiatan/permukiman dan simpul transportasi berdasarkan poros barat-timur dan poros selatan-utara. Apa yang kami temukan justru inkonsisten dengan poros barat-timut yang dipromosikan dalam strategi penataan ruang Jabodetabek-Punjur. Sebaran pusat kegiatan dan simpul transportasi di kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur cenderung terkonsentrasi ke arah selatan sebagaimana kami petakan dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Struktur kota yang cenderung membentuk poros selatan-utara

Selanjutnya, kami mengelaborasi sebaran pusat kegiatan dan simpul transportasi satu per satu, yang terdiri dari sebaran 12 pusat kegiatan (termasuk inti), 155 stasiun, 38 terminal, dan 26 TOD pada Gambar 2. Terlihat bahwa distribusi semua komponen utama pembentuk struktur ruang tersebut tersebar membentuk poros selatan-utara, kecuali untuk terminal yang condong membentuk poros timur-selatan.  

Untuk pusat kegiatan, dari 12 pusat yang ditetapkan di RTR Jabodetabek-Punjur, setengahnya berada dalam poros selatan. Sebaran stasiun cukup jelas membetuk poros selatan-utara, dengan komposisi barat-timur yang cukup seimbang. Satu hal yang cukup mengejutkan adalah satu dari 12 pusat kegiatan yang ditetapkan (yaitu Cileungsi) tidak mendapatkan layanan perkeretaapian perkotaan sama sekali. Padahal kebijakan penataan ruang, sebagaimana kami ulas di atas, mengarahkan untuk meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan. Selanjutnya, sepuluh dari 26 simpul TOD menjulur panjang melayani kawasan budidaya di selatan, sementara poros barat dan poros timur masing-masing hanya akan dibangun tujuh dan lima TOD saja.

Gambar 2. Sebaran pusat kegiatan dan simpul transportasi

Kami sendiri pernah mempertanyakan relevansi dari orientasi pembangunan barat-timur ini, karena alasan sederhana: perubahan iklim. Di era 80an, perkembangan Jakarta sangat pesat ke kawasan pinggiran Jakarta, terutama ke wilayah selatan. Akibatnya, muncul kekhawatiran perkembangan tersebut akan mengganggu fungsi ekologis kawasan penyangga Jakarta. Sebagai respon, orientasi pembangunan poros barat-timur mulai diperkenalkan dan diadopsi dalam dokumen kebijakan dan perencanaan ruang.

Perubahan iklim ternyata bisa menjadi pengubah permainan (game changer). Jika di era 80an wilayah selatan sebagai kawasan penyangga Jakarta yang terancam, maka sekarang ini justru wilayah utara Jakarta yang sangat ringkih terkena dampak perubahan iklim. Di tulisan lain di blog ini diperkirakan pada 2030 akan terjadi kenaikan genangan air di Jakarta Utara setinggi 6,45 meter akibat kombinasi dari tiga kekuatan penghancur: kenaikan air laut, pasang-surut, dan penurunan tanah. Dengan peliknya situasi di utara Jakarta, langkah mitigasi strategis yang diadosi dalam RTR Jabodetabek adalah dengan membangun tanggul pantai dan tanggul laut lepas pantai serta mempertahankan orientasi pembangunan poros barat-timur. Sayangnya, meskipun di tataran kebijakan dan strategi penataan ruang sudah mengarahkan pengembangan kawasan budidaya ke poros barat-timur, namun rencana struktur ruang justru inkonsisten dengan mengikuti kecenderungan poros selatan-utara yang  menguat saat ini[.]


[1] https://rumahpangripta.org/2019/10/30/pola-pergerakan-dan-orientasi-pembangunan/

[2] https://rumahpangripta.org/2017/12/23/banjir-jakarta-dannarasi-perubahan-iklim/

[3] https://rumahpangripta.org/2019/01/29/metropolitan-jakarta-mau-dijadikan-seperti-apa/

[4] https://rumahpangripta.org/2018/12/10/jabodetabek-dan-kawasan-metropolitan-di-australia-lesson-learnt/

[5] https://rumahpangripta.org/2017/12/23/banjir-jakarta-dannarasi-perubahan-iklim/

*Pemerhati masalah perencanaan dan kebijakan publik independen, berdomisili di Jakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s