Memeriksa Tipologi Perkotaan Indonesia

Oleh: B. Wirawan

Tipologi Kota

Dalam tulisannya yang sangat menarik beberapa waktu yang lalu di sini, Lufti M. Iqbal menyampaikan usulannya mengenai tipologi perkotaan di Indonesia. Dalam artikel tersebut, perkotaan dicoba dikelompokkan berdasarkan ukuran jumlah penduduk dan klasifikasi kota menurut UU tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Pada tulisan ini, penulis akan mencoba mengajak pembaca untuk melihat sedikit lebih dalam bagaimana kontekstual dari tipologi tersebut terhadap kondisi perkotaan Indonesia. Sekedar mengingatkan saja, usulan tipologi perkotaan yang disampaikan oleh Iqbal ditampilkan dalam gambar berikut.

Usulan Matriks Tipologi Perkotaan (Iqbal, 2020)

Perlu diingat bahwa kriteria kawasan perkotaan menurut besarannya telah diamanatkan dalam UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lihat Pasal 41 ayat 3). Amanat tersebut kemudian dijabarkan dalam PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang kemudian dapat dilihat bagaimana kawasan perkotaan dikelompokkan 3 (tiga) kriteria yaitu kriteria besaran penduduk, kriteria dominasi fungsi ekonomi, serta kriteria ketersediaan sarana dan prasarana dasar minimal.  Kriteria-kriteria tersebut kemudian dijabarkan dalam RTRWN (PP 26/2008 jo PP 13/2017) sebagai sistem pusat kegiatan beserta lokasinya.  Penulis kembali meminjam gambar dari Iqbal untuk menggambarkan tipologi perkotaan berdasarkan regulasi penataan ruang yang berlaku.

Matriks Tipologi Perkotaan Berdasarkan Regulasi Penataan Ruang (Iqbal, 2019)

Pengelompokan yang paling mudah adalah pengelompokan berdasarkan besaran penduduk. Ada sedikit perbedaan antara kategori oleh Iqbal dan kategori oleh PP 15/2010. Kategori yang dikemukakan Iqbal menekankan perlunya ada kategori mikropolitan, sedangkan PP 15/2010 menyebutkan tentang kategori megapolitan. Perbedaan ini menjadi hal yang menarik untuk dilihat karena masing-masing memiliki sudut pandang dan kebutuhan tersendiri.  Penulis sendiri tidak mempersoalkan adanya dua tipologi ini, oleh karena itu dalam artikel ini akan mencoba memasukkan perkotaan di Indonesia dalam tipologi tersebut. Dalam artikel ini penulis berargumen bahwa perbedaan tipologi tersebut sebenarnya dapat dikombinasikan.

Melihat Sistem Perkotaan Indonesia

Hal pertama yang dilakukan penulis dalam memahami bagaimana perkotaan di Indonesia adalah dengan melihat RTRWN.  Lampiran 2 RTRWN telah menyebutkan sistem perkotaan nasional, yaitu perkotaan yang memiliki peran dalam skala nasional dan regional disebut sebagai PKN, PKSN dan PKW.  Penulis kemudian mencoba menelusuri peran dan jumlah penduduk perkotaan. Sebagai catatan, data penduduk menggunakan data tahun 2019 untuk wilayah otonom, sementara untuk perkotaan metropolitan menggunakan data tahun 2015. Hasil temuan proses pencocokan silang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Beberapa hal yang menarik dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tipologi Megapolitan muncul karena memang sudah terdapat perkotaan seperti itu di Indonesia. Secara definisi sebenarnya PP 15/2010 memiliki banyak parameter untuk disebut sebagai Megapolitan. Tapi untuk mudahnya maka Megapolitan adalah perkotaan yang terdiri dari minimal 2 (dua) metropolitan, saling bergabung, dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Untuk lebih jelasnya silakan lirik PP 15/2010 pasal 65 ayat 6.

Sebagian pembaca pasti sangat mafhum bahwa tipologi ini disematkan untuk Perkotaan Jabodetabek (lihat di Lampiran 2 RTRW dan jangan lupa tidak pakai Punjur ya, seperti yang disebut di Perpres 58/2008 dan Perpres 60/2020).  Dengan lebih dari 30 juta jiwa tumplek di wilayah seluas kurang lebih 7.600 km2, Jabodetabek merupakan megapolitan yang terdiri dari banyak metropolitan di dalamnya, baik kota otonom maupun kawasan perkotaan yang terpusat disekitar DKI Jakarta dan jaringan jalan tol (lihat tulisan ini).

Untuk Metropolitan, terdapat 16 metropolitan di Indonesia yang berstatus sebagai PKN dan PKSN.  Sebenarnya secara riil terdapat 15 metropolitan karena 1 kota yaitu Kota Medan ternyata masuk dalam PKN Perkotaan Mebidangro dan sebagai kota otonom ditetapkan sebagai PKSN.

Penulis juga menemukan bahwa 2 metropolitan, yaitu perkotaan Cekungan Bandung (Kota Bandung dan perkotaan sampingnya) serta Perkotaan Gerbangkertosusila (Kota Surabaya dan perkotaan sampingnya) dimungkinkan untuk naik kelas sebagai megapolitan dalam waktu dekat. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa Bandung dkk sudah berpenduduk 8,4 juta jiwa, sementara Surabaya dkk bahkan berpenduduk 9,57 juta jiwa. 

Hampir seluruh metropolitan ini merupakan kawasan perkotaan yang lintas administrasi, Medan dkk, Padang dkk, Palembang dkk, Semarang dkk, Denpasar dkk, Mataram dkk, Banjarmasin dkk, Balikpapan dkk, dan Makasar dkk (data taun 2019). Sementara yang masih sendiri yaitu Kota Batam, Bandar Lampung, dan Pekanbaru.

Perkotaan besar terdiri dari 6 PKN. Yaitu 1 perkotaan yaitu Manado dkk serta 5 kota otonom: Jambi, Serang, Solo, Malang, dan Pontianak. Diperkirakan juga Perkotaan Manado dkk akan menjadi metropolitan di masa mendatang.

Ilustrasi Sebaran Perkotaan Indonesia

Terdapat 46 perkotaan sedang yang memiliki peran sebagai PKN, PKW dan sekaligus mendua sebagai PKSN.  Semua ibukota provinsi masuk dalam tipologi ini disamping beberapa kota otonom lainnya yang tersebar di Indonesia.

Yang cukup menarik adalah terdapat 5 kota yang masuk dalam tipologi perkotaan sedang akan tetapi tidak masuk dalam sistem perkotaan nasional.  Ini berarti kota-kota tersebut hanya memiliki peran skala lokal walaupun jumlah penduduknya sudah cukup lumayan.  Kelima kota tersebut adalah Tanjung Balai, Pagar Alam, Salatiga, Batu dan Bima.  Untuk Batu dan Salatiga penulis memiliki catatan tersendiri yaitu (i) Secara spasial Kota Batu berdempetan langsung dengan Kota Malang sehingga secara fungsional sebenarnya dapat membentuk Perkotaan Malang dkk; dan (ii) Salatiga walaupun berjarak cukup jauh dari Semarang, akan tetapi terhubungkannya Kota Salatiga dengan Perkotaan Semarang melalui akses jalan tol Trans Jawa menyebabkan fungsi Kota Salatiga dapat terpengaruh secara langsung dalam konstelasi Perkotaan Semarang dkk.

6 kawasan perkotaan kecil berfungsi sebagai PKW yaitu Sabang, Pariaman, Sibolga, Solok, Sawahlunto dan Tual.  Khusus untuk Sabang, dia juga memiliki peran sebagai PKSN.

Terdapat 4 perkotaan kecil yang juga tidak memiliki peran dalam skala nasional dan regional dalam RTRWN, yaitu Subulussalam, Padang Panjang, Sungai Penuh dan Banjar.  Secara jumlah penduduk bahkan Sungai Penuh dan Banjar sudah mendekati kategori kota sedang, yaitu hampir mendekati 100 ribu jiwa.

Dan terakhir disini penulis menyebutnya sebagai kawasan perkotaan lainnya.  Penulis menyebut seperti itu karena RTRWN telah menyebutkan peran perkotaan tersebut, akan tetapi sangat sulit untuk mengetahui secara pasti jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan tersebut. Keseluruhan perkotaan lainnya ini merupakan perkotaan yang berada di dalam wilayah kabupaten, serta tidak terdapat data statistik secara resmi yang menyebutkan jumlah penduduk kawasan perkotaan ibukota kabupaten tersebut.

Penulis (sedikit) meyakini bahwa perkotaan tipologi ini jumlah penduduknya kemungkinan besar berada pada tipologi perkotaan kecil (50 ribu – 100 ribu jiwa) dan/atau di bawah tipologi perkotaan kecil tersebut (kurang dari 50 ribu jiwa).

Terdapat 3 PKN dalam tipologi perkotaan lainnya, yaitu Cilacap, Timika, dan Merauke. Merauke sendiri juga berperan sebagai PKSN. Juga ada 20 perkotaan yang memiliki fungsi terdedikasi sebagai PKSN, dimana rata-rata mereka berperan sebagai perkotaan perbatasan negara.  Serta terdapat 146 perkotaan yang berperan sebagai PKW (8 diantaranya juga berperan sebagai PKSN).

Lalu, Bagaimana?

Berdasarkan hasil bacaan tabel tentang tipologi perkotaan di atas, penulis menemukan lima hal yang sangat menarik terkait dengan perkotaan Indonesia.

  • Pertama, tipologi megapolitan ternyata dibutuhkan karena dalam kenyataannya sudah terbentuk satu megapolitan di Indonesia dan kemungkinan akan menyusul dua lagi.
  • Kedua, argumentasi Iqbal untuk membuat tipologi mikropolitan juga ternyata tepat karena sangat dimungkinkan banyak perkotaan yang masuk dalam sistem perkotaan nasional juga masuk dalam tipologi perkotaan mikropolitan. Hal besar lain dari tipologi ini adalah mencari tahu tipologi 178 perkotaan yang belum terdefinisi tersebut, apakah masuk mikropolitan, perkotaan kecil atau bahkan perkotaan sedang. 
  • Ketiga, perlu diingat bahwa juga masih terdapat ratusan ibukota kabupaten atau kawasan perkotaan dalam kabupaten lainnya yang tidak tersebutkan dalam sistem perkotaan nasional di RTRWN.  Untuk itu, dapat dilakukan penelusuran dengan melihat RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Dipersilahkan bagi pembaca yang mungkin kurang kerjaan atau malah kerjanya memang menghitung perkotaan kabupaten untuk dapat membantu penulis menghitung jumlahnya.
  • Keempat, sangat dimungkinkan bahwa kota otonom sendiri sudah berkembang melampaui wilayah administrasinya serta tumpah ke wilayah sebelahnya. Oleh karena itu deliniasi perkotaan perlu ditelaah kembali untuk menghindari terjadinya kesalahan tipologi.  Tulisan penulis sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa perkotaan kecil atau sedang di Pulau Jawa ternyata bila dikaitkan dengan perluasan wilayah perkotaan dapat masuk dalam tipologi yang lebih besar.
  • Kelima dan terakhir, penting disadari bahwa perkotaan bersifat dinamis, apabila saat ini perkotaan tersebut masuk dalam tipologi tertentu maka bisa saja dalam tahun berikutnya sudah berubah dan masuk dalam tipologi lainnya.

Memahami tipologi perkotaan sangat penting. Dengan mengetahui karakteristik dasarnya maka kebijakan pengembangan perkotaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan tersebut.  Tipologi yang diceritakan disini memang masih relatif sederhana, akan tetapi perlu diingat bahwa tipologi tersebut yang akan dipergunakan para pengambil kebijakan publik karena alasan standar, regulasi mengaturnya begitu.  Oleh karena itu, pengayaan mengenai tipologi kota oleh berbagai aktor sangat penting sehingga dapat dipastikan bahwa kebijakan pengembangan perkotaan dapat memandang karakter dan keunikan perkotaan tersebut. Salam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s