PPDB dan Kota untuk Semua

oleh Rikha*

Sesuai prediksi, seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta kembali ricuh. Kali ini penyebabnya adalah kriteria usia yang menjadi syarat dalam metode PPDB jalur zonasi. Lalu, kenapa rumahpangripta tertarik mengulasnya? Berikut alasan dan gagasan solusinya.

Kapasitas sekolah sepertinya menjadi alasan utama kenapa diterapkan syarat usia dalam seleksi PPDB. Daya tampung sekolah yang terbatas membuat anak yang lebih tua diprioritaskan mendapatkan kursi untuk zonasi tertentu. Akibatnya, anak yang lebih muda terpaksa mendaftar SMP atau SMA swasta. Adilkah sistem seleksi seperti ini? Bagaimana jika anak yang lebih muda usianya lebih kompeten? Atau, bisa jadi mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jalur afirmasi memang disediakan dalam PPDB, selain jalur prestasi, namun kuota yang tersedia hanya 20 persen. Belakangan, kuota ini ditambah menjadi 25 persen untuk SMP dan 35 persen untuk SMA.

Mari kita tinjau data kapasitas dan daya tampung sekolah negeri di Jakarta terlebih dahulu[1].

Jenjang PendidikanKapasitas Negeri (kursi)Kapasitas Swasta (kursi)TotalDaya Tampung Negeri (%)
SD106.43254.176160.608>100
SMP70.70265.196135.89846,21
SMA/ SMK28.428 / 19.18235.244 / 71.388154.24232,93
Ketersediaan Layanan Pendidikan di Jakarta

Data kapasitas dan daya tampung untuk jenjang SD sepertinya tidak menjadi isu. Namun, tidak begitu kasusnya untuk jenjang SMP dan SMA/SMK. Sebagai contoh, kapasitas SMP negeri di Jakarta adalah 70.702 kursi, dan ini setara dengan daya tampung 46,21 persen. Artinya, diperkirakan total siswa baru Jakarta yang mendaftar ke jenjang SMP adalah sebanyak 153.002 orang. Sementara, total kapasitas SMP negeri dan swasta hanya 135.898 kursi. Dengan kata lain, terdapat 17.104 anak pendaftar ke SMP harus mencari sekolah ke luar Jakarta. Sebuah kondisi yang sangat miris.

Untungnya, dengan kalkulasi yang sama, kapasitas total SMA/SMK negeri dan swasta di Jakarta yang sebanyak 154.242 kursi masih mampu menampung semua pendaftar peserta didik baru yang diperkirakan sebanyak 144.580 orang. Singkatnya, bakal ada 9.662 kursi kosong di jenjang SMA/SMK.

Kembali ke situasi di jenjang SMP, meskipun diterapkan persyaratan usia yang ketat dalam seleksi PPDB, sudah dapat dipastikan 17.104 anak tidak bisa pergi ke SMP Jakarta, baik yang negeri maupun swasta. Bagi orang tua, pilihannya satu di antara dua, mencari sekolah ke luar Jakarta atau sekolah di rumah (home schooling). Jadi ini bukan semata-mata isu distribusi sekolah negeri yang tidak merata, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ini jelas merupakan isu ketidaksesuaian antara ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) layanan pendidikan.  

Alih-alih berupaya menambah ketersediaan, otoritas justru memilih untuk membatasi kebutuhan dengan menerapkan seleksi yang ketat terhadap siapa yang berhak mendapat kursi di SMP negeri. Sayangnya, usia menjadi kriteria seleksi utama. Bagi orang tua, mereka akan menempuh upaya apapun supaya anaknya dapat diterima di SMP negeri, apalagi yang favorit. Namun, tidak banyak yang bisa diperbuat jika kriterianya adalah usia. Dibingkai dalam frame yang berbeda, masalah ketersediaan layanan pendidikan ini malah seakan-akan dibebankan ke orang tua dan siswa.   

Otoritas pendidikan sebenarnya bisa mengatur kapasitas sekolah secara lebih fleksibel. Salah satu caranya adalah dengan membeli kursi sekolah swasta, sebagaimana yang diterapkan di beberapa kota di negara lain. Misalnya, otoritas membeli sebagian kursi SMP swasta dengan menggunakan dana pendidikan, yang sepengetahuan kami sangat besar jumlahnya. Dengan cara ini, setidaknya kapasitas sekolah negeri bisa ditingkatkan dalam waktu yang relatif singkat. Pada saat kebutuhan turun, otoritas pendidikan bisa mengembalikan kursi tersebut ke sekolah swasta kapan saja. Tentunya, untuk menjaga kualitas, otoritas bisa membeli kursi SMP swasta dengan akreditasi yang baik.

Jika memperhatikan data di atas, secara total (negeri dan swasta) terlihat bahwa terjadi defisit kursi di jenjang SMP (17.104 kursi), namun surplus (9.662 kursi) di jenjang SMA/SMK. Tentunya dengan beberapa penyesuaian cepat, keduanya bisa saling mengisi. Misalnya, 9.662 kursi kosong di SMA/SMK bisa dikonversi menjadi kursi SMP, terutama bagi kursi sekolah swasta yang dibeli oleh otoritas. Guru pengajar SMA/SMK tentunya lebih mudah menyesuaikan dengan pelajaran SMP dibandingkan jika sebaliknya.

Dengan skema seperti ini, distribusi sekolah negeri dapat dibuat lebih merata dan lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing zonasi. Kita pasti sudah menyadari bahwa struktur demografi di setiap zonasi pasti berbeda-beda, dan struktur ini akan terus berubah secara dinamis setiap tahunnya. Oleh karena itu, kita harus mulai memikirkan sebuah skema yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika tersebut.

Skema ini juga sepertinya tidak akan mendapat penolakan yang berarti dari sekolah swasta, karena mereka tetap diuntungkan jika kursi sekolah mereka dibeli oleh pihak otoritas untuk menjadi sekolah publik. Setidaknya sekolah swata mendapat kepastian bahwa kursinya terisi penuh tanpa perlu mengeluarkan biaya promosi yang mahal.  

Bagi orang tua, terutama yang penghasilannya terbatas, kapasitas sekolah negeri yang bertambah akan memperbesar peluang anak mereka masuk sekolah negeri. Dengan masuk ke sekolah negeri maka biaya pendidikan yang harus dikeluarkan orang tua juga akan berkurang secara signifikan.

Inilah esensi dari pendidikan untuk semua, kota untuk semua[.]  


[1] https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/berapa-daya-tampung-sekolah-di-ppdb-jakarta/ar-BB15VbKH

*Pemerhati masalah perencanaan dan kebijakan publik independen, berdomisili di Jakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s