Krisis, Peran Pemerintah, dan Penunggang Gelap

oleh Rikha*

Pada tanggal lima Agustus lalu BPS resmi merilis data ekonomi Indonesia Triwulan II. Data yang dirilis mengkonfirmasi prediksi banyak pihak bahwa ekonomi Indonesia berkontraksi cukup parah, yaitu minus 5,3 persen. Beberapa bahkan sudah menghakimi bahwa Indonesia akan mengalami resesi, dengan asumsi kontraksi terus berlanjut hingga Triwulan III.  

Dalam situasi krisis seperti sekarang, dapat dimaklumi bahwa semua sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan yang negatif. Konsumsi rumah tangga jelas berkurang, anjlok hingga melampaui minus lima persen. Orang menghindari pergi ke restoran, mengurangi berpergian (transportasi) dan menginap di hotel. Tidak hanya konsumsi sandang dan papan yang berkurang, bahkan konsumsi pangan juga menurun hampir empat persen dibanding triwulan sebelumnya.

Hanya belanja perlengkapan rumah tangga dan dan belanja pendidikan dan kesehatan yang masih tumbuh positif, dengan catatan tumbuhnya jauh melambat dibanding tahun sebelumnya (y-on-y). Mungkin karena lebih sering berada di rumah orang membutuhkan beberapa perlengkapan rumah tangga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, justru belanja sandang yang masih tumbuh, itu pun hanya sedikit di atas nol. Jika diperkenankan untuk berspekulasi, kenaikan ini diduga karena meningkatnya konsumsi sandang menjelang lebaran idulfitri.

Kita paham bahwa konsumsi rumah tangga adalah pembentuk struktur PDB kita yang terbesar, yaitu membentuk 57 persen PDB. Otomatis kontraksi yang signifikan di konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap kontraksi PDB secara keseluruhan.

Komponen pembentuk PDB lainnya dari sisi pengeluaran adalah belanja modal (baca PMTB). Nasibnya juga sama, bahkan berkontraksi lebih parah, yaitu melampaui minus delapan persen. Wajar bila orang menunda investasi di belanja modal di masa krisis. Horizon para pelaku bisnis saat ini masih fokus pada kebutuhan jangka pendek untuk bertahan hidup.  Belanja modal kendaraan dan peralatan adalah penyumbang utama kontraksi ini. Orang tidak membeli kendaraan, termasuk mobil, di masa krisis. Bersama pengeluaran konsumsi rumah tangga, keduanya membentuk 88 persen PDB nasional.

Ketika situasi krisis, harapan terbesar ada pada konsumsi pemerintah untuk menggerakan perekonomian. Meskipun kontribusinya kecil, hanya delapan persenan ke PDB, belanja pemerintah mempunyai dampak yang signifikan ke perekononomian karena sifatnya yang melayani kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karenanya, tulisan ini akan mengupas belanja ini sedikit lebih dalam.

Di masa krisis ini, realisasi APBN terlihat lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Mengacu pada rilis BPS yang sama, belanja APBN triwulan II-2020 mencapai Rp 616,54 triliun, atau 22,51 persen dari pagu 2020 sebesar Rp 2.739,17 triliun. Nilai ini naik dibanding realisasi triwulan II-2019 yang mencapai Rp 582,64 triliun, atau 23,67 persen dari pagu 2019 sebesar Rp 2.461,11 triliun.

Diolah dari berbagai sumber resmi, realisasi seluruh APBD triwulan II-2020 mencapai Rp 438,57 triliun, atau 37,58 persen dari pagu 2020 sebesar 1.166,94 triliun [1]. Nilai ini turun dibandingkan realisasi triwulan II-2019 yang mencapai Rp 506,42 triliun, atau 40,77 persen [1] dari pagu 2019 sebesar Rp 1.242,15 triliun[2].

Pertumbuhan belanja pemerintah juga cukup fantastis jika dibandingkan dengan triwulan I (Q-to-Q), yaitu meningkat 22,32 persen. Selain tertinggi pertumbuhannya, komponen inilah adalah satu-satunya pengeluaran yang tidak terkontraksi. Walaupun terjadi penghematan anggaran di hampir seluruh pos belanja kementerian dan lembaga, kami menduga bahwa peningkatan ini disebabkan oleh belanja bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak dari Covid-19 dan krisis yang menyertainya.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2019 (Y-on-Y), konsumsi pemerintah sesungguhnya mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu terkontraksi sebesar 6,9 persen. Artinya, jumlah uang nominal yang dibelanjakan pemerintah (pusat dan daerah) pada triwulan II-2019 masih lebih besar dibandingkan jumlah nominal yang dibelanjakan pada triwulan yang sama di tahun 2020.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa belanja Pemerintah Pusat (realisasi APBN) mengalami kenaikan yang lumayan berarti, yaitu 5,82 persen (Y-on-Y). Jika demikian halnya, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pengurangan belanja besar-besaran oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data yang kami kalkulasi di atas, total belanja pemerintah daerah (y-on-Y) justru turun drastis, dari Rp 582,64 triliun pada 2019 menjadi Rp 438,57 triliun di tahun 2020, atau turun sebesar 13,40 persen.

Upaya anti-krisis yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat sepertinya teranulir oleh perilaku belanja pemerintah daerah yang cenderung ‘berhemat’. Pemerintah daerah sepertinya menjadi ‘free-rider’ dalam menanggulangi situasi krisis ini.

Permasalahan ‘free rider’ atau penumpang gelap ini harus segera dimitigasi. Pada tulisan lain di blog ini, kami telah mengangkat isu penumpang gelap dalam konteks yang sangat serupa, yaitu krisis ekonomi di skala global. Banyak negara yang dituding menjadi penumpang gelap dalam upaya global memerangi Global Financial Crisis pada tahun 2008 lalu. Negera-negara ini tidak atau sedikit sekali berkontribusi namun ikut menikmati upaya yang dilakukan negara lain untuk memulihkan ekonomi global saat itu. Celakanya, sulit menerapkan sanksi yang tegas terhadap penumpang gelap ini karena mereka adalah negara yang berdaulat.

Solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan skema insentif bagi perilaku yang koperatif, dan sebaliknya. Konkritnya, bagi pemerintah daerah yang serius membelanjakan APBD-nya untuk menangani krisis akan diberi insentif tambahan, misalnya, dana transfer pada tahun 2021. Sebaliknya, terhadap daerah yang dinilai kurang koperatif, dapat diberikan disinsentif berupa pengurangan dana transfer. Dan lagi, daerah ini dapat menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran yang mereka peroleh dengan menjadi penumpang gelap untuk menjalankan roda pemerintahan tahun 2021[.]

Referensi:

[1] Dikutip dari media berdasarkan keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri.
[2] Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan

*Pemerhati masalah perencanaan dan kebijakan publik independen, berdomisili di Jakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s